Pemerintah Optimistis Kesenjangan Gender di Dunia Kerja Turun hingga 25 Persen di 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) optimistis dapat menekan tingkat kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja hingga 25 persen pada tahun 2025.

Sementara pada tahun 2020, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja Indonesia mencapai 29,28 persen pada tahun 2020.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi ketika mengikuti pertemuan virtual G-20 Employment Working Group (EWG), di Jakarta.

Baca juga: Berapa Harga Rumah Subsidi di 2021?

"Dalam pencapaian Brisbane Target, Indonesia optimistis  mencapai angka 25 persen untuk tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja tahun 2025," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).

Adapun upaya Kemenaker menurunkan kesenjangan gender dalam dunia kerja yakni dengan memberikan kemudahan akses dan mobilitas untuk memperoleh pelatihan, bantuan modal, pembinaan kewirausahaan, perlindungan sosial yang mencukupi, serta lingkungan kerja yang kondusif bagi kelompok bukan angkatan kerja.

"Khususnya bagi mereka yang mengurus rumah tangga, pastinya dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, baik wanita maupun laki-laki, dan dapat menurunkan tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja," ujar Anwar.

Anwar juga menyampaikan bahwa dalam rangka mengatasi tantangan bidang ketenagakerjaan, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang memberikan reformasi bagi implementasi program perlindungan sosial dan juga dukungan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Baca juga: Ini 13 Pedagang Aset Kripto yang Terdaftar di Bappebti

"Indonesia pada saat ini juga sedang menyusun dan mempersiapkan tema dan substansi dalam rangka menyambut keketuaan G-20 Tahun 2022, khususnya bidang ketenagakerjaan," kata dia.

Pada pertemuan EWG pertama kali ini dihelat, selain dihadiri oleh seluruh Negara anggota G-20, hadir pula beberapa negara pengamat, seperti Spanyol, Singapura, Rwanda, Brunei Darussalam, Kongo dan Nepal.