Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Era SBY dan Jokowi Sama Saja, Tiap Tahun Impor Garam Jutaan Ton

Kompas.com - 15/03/2021, 12:10 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana kembali membuka impor garam di tahun 2021 ini, melanjutkan kebiasaan impor dari tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan pemerintah soal impor garam memang tak jauh berbeda dari era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setidaknya hal tersebut tercermin dalam data impor garam tahun 2010-2014, yang masuk dalam periode kedua masa jabatan SBY.

Demikian juga pada masa kepemimpinan Jokowi sepanjang 2014-2021 ini, Indonesia masih mengimpor jutaan ton garam per tahun.

Impor garam era SBY

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010 Indonesia merealisasikan impor garam sebanyak 2,083 juta ton. Jumlah tersebut diimpor dengan harga setara 109,2 juta dolar AS.

Baca juga: Membandingkan Utang Luar Negeri RI di Era Jokowi dan SBY

Berikutnya, pada tahun 2011 impor garam naik menjadi 2,835 juta ton atau senilai 146,4 juta dolar AS. Hanya saja, lonjakan impor ini tak terjadi lagi pada dua tahun berikutnya.

Di 2012, pemerintahan SBY mengimpor garam sebanyak 2,223 juta ton atau seharga 107,9 juta dolar AS.

Setahun kemudian, tepatnya di 2013, realisasi impor garam kembali turun menjadi 1,922 juta ton atau senilai 88,7 juta dolar AS.

Memasuki masa akhir jabatan SBY dan awal periode kepemimpinan Jokowi, capaian impor garam kembali naik. Di 2014, Indonesia mengimpor 2,268 juta ton garam senilai 104,3 juta dolar AS.

Janji Jokowi dan kenyataan impor garam berlanjut

Presiden Jokowi sempat menjanjikan Indonesia swasembada garam pada tahun 2015. Hanya saja, kenyataannya tren impor jutaan ton garam per tahun masih berlanjut.

Pada 2015, jumlah realisasi impor garam memang sempat turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 1,864 juta ton atau senilai 79,8 juta dolar AS.

Namun, lonjakan kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2016, pemerintahan Jokowi mengimpor 2,143 juta ton garam atau setara 86,0 juta dolar AS.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Proyek Pemerintah dan BUMN Pakai Barang Impor

Setahun berselang, angka impor garam naik lagi menjadi 2,552 juta ton. Meski mengalami kenaikan jumlah garam yang diimpor, nilai impor di 2017 tergolong lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dengan nominal setara 83,5 juta dolar AS.

Kemudian di tahun 2018, catatan impor garam Indonesia mecapai titik tertinggi yakni sebanyak 2,839 juta ton, senilai 90,6 juta dolar AS.

Pada tahun 2019, impor garam sedikit menurun menjadi 2,595 juta ton. Meski begitu, jumlah tersebut setara dengan harga 95,5 juta dolar AS. Artinya lebih mahal dibandingkan tahun 2018 meski jumlah impornya lebih sedikit.

Baca juga: Luhut Bareng Sandiaga dan Nadiem Tinjau Proyek Besar Jokowi di Borobudur

Memasuki tahun 2020, selama Januari-Agustus 2020 saja, Indonesia sudah merogoh kocek senilai 55,79 juta dolar AS. Angka itu setara 1,52 juta ton pasokan garam impor yang sudah terealisasi.

Kini, pemerintahan Jokowi impor garam lagi yang direncanakan untuk realisasi tahun 2021. Jadi, kapan Indonesia swasembada garam?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Terbitkan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, Mentan Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Resmi Kuasai 100 Persen Saham Bank Commonwealth, OCBC NISP Targetkan Proses Merger Selesai Tahun Ini

Whats New
Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi 'Trading'

Sucor Sekuritas Ajak Masyarakat Belajar Investasi lewat Kompetisi "Trading"

Earn Smart
Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com