Dirut BPJS Kesehatan: 1.6 Juta Data PBI Tak Valid

Kompas.com - 17/03/2021, 19:30 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Audia Natasha PutriIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, masih banyak data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memiliki permasalahan validitas.

Namun, jumlah tersebut sudah menyusut dari data bermasalah yang sebelumnya mencapai 27 juta.

Ali mengatakan, saat ini data PBI yang tercatat memiliki masalah validitas sebanyak 1,6 juta dengan 1,1 juta di antaranya berasal dari Papua.

Baca juga: Keuangan BPJS Kesehatan Belum Aman meski Cashflow Surplus Rp 18,7 Triliun

“Tinggal 1,6 juta yang masih bermasalah, umumnya itu data di Papua. Masalahnya mohon maaf kalau kita cleansing, bersihkan itu nanti timbul masalah baru, saya tidak mau cerita dalam masalah barunya karena ini sensitif,” ujar Ali dalam rapat bersama Komisi IX, Rabu (17/3/2021).

Rinciannya, sebanyak 500.000 sisa dari 1,1 juta tersebut berasal dari luar Papua, dengan sebagian besar di antaranya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ali mengatakan, pihak BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya telah melakukan proses pembersihan data (cleansing data).

“Ada sekitar 27 juta data PBI yang bermasalah mengenai validitasnya dan itu sudah kami kami sudah validasi, kami cleansing kemudian tinggal 1,6 juta yang masih bermasalah,” jelas dia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan terus memperbaharui data PBI agar bisa lebih tepat sasaran.

Baca juga: Casflow Surplus, Bos BPJS Kesehatan: Bukan Hanya Karena Kenaikan Iuran

Salah satu caranya dengan melakukan pengecekan silang dengan sumber data lain seperti dengan data pelanggan PLN serta data kredit perbankan.

“Jadi, penerima database PBI, tapi kalau misalnya meteran PLN sampai 6.600 VA itu kayaknya kan tidak cocok. Even, kalau di atas 2.200 VA harusnya sudah tidak cocok. Korelasi seperti itu harusnya bisa dilakukan, nanti kami akan coba lakukan apakah memungkikan,” kata Budi.

Untuk data perbankan, ia mencontohkan, bisa dilihat dari limit kartu kredit dari penerima PBI yang bersangkutan.

Misal, nasabah yang memiliki limit kartu kredit sebesar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, menurut dia tidak cocok menjadi peserta PBI.

“Bisa tidak kami lihat apakah penerima PBI, misalnya memliki limit kartu kredit Rp 10 juta, itu kan tidak cocok, atau even peneriam PBI punya limit kartu kredit Rp 5 juta juga tidak cocok. Jadi, nanti kami akan coba melakukan cross checking untuk menjawab pertanyaan mengenai ketepatan database PBI yang ada di BPJS Kesehatan,” ujar Budi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X