Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut BPJS Kesehatan: 1.6 Juta Data PBI Tak Valid

Kompas.com - 17/03/2021, 19:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, masih banyak data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memiliki permasalahan validitas.

Namun, jumlah tersebut sudah menyusut dari data bermasalah yang sebelumnya mencapai 27 juta.

Ali mengatakan, saat ini data PBI yang tercatat memiliki masalah validitas sebanyak 1,6 juta dengan 1,1 juta di antaranya berasal dari Papua.

Baca juga: Keuangan BPJS Kesehatan Belum Aman meski Cashflow Surplus Rp 18,7 Triliun

“Tinggal 1,6 juta yang masih bermasalah, umumnya itu data di Papua. Masalahnya mohon maaf kalau kita cleansing, bersihkan itu nanti timbul masalah baru, saya tidak mau cerita dalam masalah barunya karena ini sensitif,” ujar Ali dalam rapat bersama Komisi IX, Rabu (17/3/2021).

Rinciannya, sebanyak 500.000 sisa dari 1,1 juta tersebut berasal dari luar Papua, dengan sebagian besar di antaranya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ali mengatakan, pihak BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya telah melakukan proses pembersihan data (cleansing data).

“Ada sekitar 27 juta data PBI yang bermasalah mengenai validitasnya dan itu sudah kami kami sudah validasi, kami cleansing kemudian tinggal 1,6 juta yang masih bermasalah,” jelas dia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan terus memperbaharui data PBI agar bisa lebih tepat sasaran.

Baca juga: Casflow Surplus, Bos BPJS Kesehatan: Bukan Hanya Karena Kenaikan Iuran

Salah satu caranya dengan melakukan pengecekan silang dengan sumber data lain seperti dengan data pelanggan PLN serta data kredit perbankan.

“Jadi, penerima database PBI, tapi kalau misalnya meteran PLN sampai 6.600 VA itu kayaknya kan tidak cocok. Even, kalau di atas 2.200 VA harusnya sudah tidak cocok. Korelasi seperti itu harusnya bisa dilakukan, nanti kami akan coba lakukan apakah memungkikan,” kata Budi.

Untuk data perbankan, ia mencontohkan, bisa dilihat dari limit kartu kredit dari penerima PBI yang bersangkutan.

Misal, nasabah yang memiliki limit kartu kredit sebesar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, menurut dia tidak cocok menjadi peserta PBI.

“Bisa tidak kami lihat apakah penerima PBI, misalnya memliki limit kartu kredit Rp 10 juta, itu kan tidak cocok, atau even peneriam PBI punya limit kartu kredit Rp 5 juta juga tidak cocok. Jadi, nanti kami akan coba melakukan cross checking untuk menjawab pertanyaan mengenai ketepatan database PBI yang ada di BPJS Kesehatan,” ujar Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Kementerian ATR: Sudah 101 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Whats New
Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Cek Harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Februari 2023, Ada yang Naik

Spend Smart
Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Whats New
Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Petani di Kalteng Berhasil Panen Perdana, Food Estate Disebut Mulai Hasilkan Manfaat

Rilis
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK

Whats New
Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+