Keuangan BPJS Kesehatan Belum Aman meski Cashflow Surplus Rp 18,7 Triliun

Kompas.com - 17/03/2021, 13:28 WIB
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan mencatatkan arus kas atau cashflow surplus sebesar Rp 18,7 trilliun pada tahun 2020 .

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, meski mencatatkan arus kas surplus, keuangan BPJS Kesehatan belum masuk dalam kategori aman.

Sebab, berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2015, kondisi keuangan BPJS Kesehatan baru dikatakan aman jika aset yang dimiliki bisa mencukupi estimasi pembayaran klaim satu setengah bulan ke depan, yakni sebesar Rp 13,93 triliun.

Sementara saat ini, total aset netto BPJS Kesehatan tercatat masih minus Rp 6,36 triliun.

"Jadi kalau ada aset Rp 13,93 triliun itu baru bisa dikatakan aman, sekarang berapa aset netto? Aset netto per 31 Desember 2020 itu dana jaminan sosial kesehatan masih minus Rp 6,36 triliun," ujar Ali ketika melakukan rapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Hingga Februari, Penjaminan KUR Askrindo Tembus Rp 20 triliun

Ia menjelaskan, dana jaminan sosial kesehatan yang masih minus salah satunya karena jumlah klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan atau incurred but not reported (IBNR) cukup besar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ali mengatakan, secara keseluruhan, meski saldo kas tercatat surplus, namun total kewajiban berupa klaim yang masih dalam proses verifikasi mencapai Rp 25,15 triliun.

"Jadi ini yang jarang disebut dan orang tidak tahu. Jadi surplus sekalian tapi kewajiban outstanding dan utang itu Rp 25,15 triliun," kata dia.

"Nah jadi kalau itu antara saldo dan kewajiban dijalankan, dilakukan, maka kita negatif atau defisit Rp 6,36 triliun. Harusnya dalam kondisi normal atau aman itu harus punya netto Rp 13,93 triliun," sambung dia.

Sebelumnya ia sempat memaparkan, BPJS Kesehatan di tahun-tahun sebelumnya mengalami gagal bayar. Artinya, BPJS Kesehatan tidak mampu membayar klaim yang sudah diselesaikan oleh pihak Rumah Sakit.

Bahkan pada tahun 2019 lalu, nilai klaim yang gagal bayar mencapai Rp 15.508 triliun.

"Januari sampai Juni 2020 masih terjadi gagal bayar, kemudian mulai Juli 2020 dan seterusnya tidak terjadi gagal bayar lagi dan kami apresiasi direksi dan seluruh BPJS Kesehatan yang sudah kerja keras sehingga tidak terjadi gagal bayar lagi, ini yang kemudian disampaikan BPJS surplus Rp 18,74 triliun," ucap Ali.

Baca juga: Casflow Surplus, Bos BPJS Kesehatan: Bukan Hanya Karena Kenaikan Iuran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.