BI: Uang Beredar Februari Tetap Tumbuh Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2021 tetap tumbuh tinggi.

Posisi M2 pada Februari 2021 sebesar Rp 6.810,5 triliun atau tetap tumbuh tinggi sebesar 11,3 persen (yoy), meski melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,8 persen (yoy).

"Pertumbuhan likuiditas didukung oleh komponen uang beredar dalam arti sempit (M1)," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam siaran pers, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: BI: Likuiditas Perekonomian Melambat di Januari, tetapi Tetap Tumbuh Positif

Tercatat, pertumbuhan M1 pada Februari 2021 sebesar 18,6 persen (yoy). Pertumbuhan relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sekitar 18,7 persen (yoy).

"Sementara pertumbuhan uang kuasi melambat dari sebesar 9,7 persen pada bulan sebelumnya menjadi 9,2 persen (yoy) pada Februari 2021," ungkapnya.

Berdasarkan faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh tetap tingginya tagihan bersih kepada pemerintah pusat, perlambatan aktiva luar negeri bersih, dan penurunan kredit.

Tercatat, pertumbuhan tagihan bersih kepada pemerintah pusat mencapai 50,8 persen (yoy). Meski jumlahnya lebih rendah dibanding capaian bulan sebelumnya, 54,8 persen (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan aktiva luar negeri bersih sebesar 11,5 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2021 sebesar 14,9 persen (yoy). 

"Selain itu, pertumbuhan kredit terkontraksi 2,3 persen (yoy), sedikit lebih dalam dari kontraksi 2,1 persen (yoy) pada Januari 2021," pungkasnya.

Baca juga: Desember 2020, Uang Beredar Naik Jadi Rp 6.900 Triliun

Sebagai informasi M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi rupiah).

Sementara M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.