Bulog Ingin Pasok Beras untuk Anggota TNI-Polri dan ASN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso berharap, pihaknya bisa mamasok beras untuk kebutuhan anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab Bulog telah kehilangan pasar sejak tak lagi menyalurkan beras lewat program bansos rastra.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan akan meminta langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu rencana perluasan penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog.

"Kami tidak minta uang untuk menyerap, karena kami masih bisa meskipun biaya dari utang perbankan, kami masih sanggup menyerap. Permasalahannya ada di hilir," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Senin (29/3/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Buwas: Kami Utamakan Produksi Petani

Menurutnya, Bulog berharap bisa menyalurkan setidaknya 10 kilogram per bulan untuk setiap anggota TNI, Polri, dan ASN di seluruh Indonesia. Bila ini terealisasi, maka BUMN pangan itu bisa memiliki pangsa pasar sebanyak 1,4 juta ton per tahun.

Buwas menjelaskan, saat ini anggota TNI, Polri, dan ASN mendapatkan tunjangan beras sebesar Rp 7.242 per kilogram untuk 10 kilogram per bulan. Padahal harga beras di pasar berkisar Rp 12.000 per kilogram.

Ia menilai, secara tidak langsung anggota TNI, Polri, dan ASN dirugikan karena membeli beras dengan harga yang melebihi tunjangan pemerintah.

Di sisi lain, Buwas berharap Kemenkeu bisa menambah tunjangan beras sebesar Rp 2.000 sehingga menjadi sebesar Rp 10.769 per kilogram. Harga itu sesuai untuk digunakan membeli beras dari Bulog.

"Ini yang kami harapkan, tentunya ini perlu keputusan pemerintah. Kita lihat kapan ini keputusannya," kata Buwas.

Baca juga: Ada 106.000 Ton Beras Bulog Turun Mutu, Mau Diapakan?

Ia menambahkan, dengan adanya pangsa pasar melalui anggota TNI, Polri, dan ASN maka akan berdampak pada peningkatan kemampuan Bulog dalam menyerap beras petani dalam negeri.

Selama ini, Bulog kesulitan karena terus melakukan penyerapan sesuai penugasan, tetapi penyalurannya tidak pasti. Padahal beras yang diserap merupakan stok CBP yang penggunaannya harus seizin pemerintah.

"Jadi ini yang sedang dibicarakan kedepannya. Bagaimana bulog menyerap sebanyak-banyaknya tapi di hilir ada kepastian beras Bulog dipakai untuk kebutuhan nasional," pungkas Buwas.

Baca juga: Penjelasan Buwas Soal Indonesia 3 Tahun Tak Impor Beras