OJK Wajibkan Fintech dkk Miliki Rekam Cadang hingga Pusat Data

Kompas.com - 07/04/2021, 13:01 WIB
Ilustrasi fintech. ShutterstockIlustrasi fintech.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru tentang manajemen risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB), yang meliputi pasar modal, pegadaian, capital venture, koperasi simpan pinjam, hingga financial technology (fintech).

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A Dewi Astuti mengatakan, melalui POJK Nomor 4/POJK.05/2021, LJKNB didorong untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan disruptif menuntut LJKNB untuk melalukan penyesuaian dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.

"Pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan LJKNB dan konsumen sehingga LJKNB dituntut untuk melakukan pengendalian atas kemunculan risiko tersebut," kata Dewi dalam diskusi virtual, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: DOKU Luncurkan Jokul, Platform Pembayaran Digital Khusus Bisnis

Melalui aturan ini, LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp 1 triliun wajib memiliki komite pengarah teknologi informasi, prosedur TI, serta menyampaikan rencana pengembangan TI.

Selanjutnya, LJKNB wajib memiliki rencana pemulihan bencana. LJKNB dengan total aset sampai Rp 500 miliar wajib melakukan rekam cadang data, sementara LJKNB dengan total aset lebih dari Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun wajib memiliki pusat data dan melakukan rekam cadang data.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan LJKNB dengan total aset lebih dari Rp 1 triliun wajib memiliki pusat data dan pemulihan bencana.

Ketentuan dalam POJK tersebut mulai berlaku satu tahun sejak peraturan ini diundangkan pada 17 Maret 2021 khususnya bagi penyelenggara layanan fintech dan LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp 1 triliun.

Sementara itu, POJK ini mulai berlaku dua tahun sejak peraturan diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun.

POJK ini juga akan berlaku mulai tiga tahun sejak peraturan diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset sampai Rp 500 miliar.

Baca juga: BI Catat Aliran Modal ke Fintech Capai Rp 31,5 Triliun



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.