Ketemu Jokowi, Ini 3 Hal yang Diminta Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kondisi terkini sektor ritel dan penyewa.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, ada tiga hal utama yang disampaikan pihaknya kepada Kepala Negara. Pertama, mengenai permintaan vaksin untuk keperluan ekonomi dan kesehatan.

Ia bilang, Hippindo akan mendapatkan vaksin Covid-19 sebanyak 500.000 bagi karyawan anggota Hippindo di bandara, mal, resto, rest area, stasiun, pelabuhan dan commercial area. Vaksinasi ini mencakup pula karyawan support, supplier ritel, dan penyewa.

Baca juga: 6 Tips Hemat Belanja Online Selama Ramadhan Biar Tetap Bisa Nabung

"Nantinya hal ini akan dikoordinasikan oleh Hippindo. Dengan 500.000 vaksin ini akan membuat ekonomi meningkat dan kesehatan juga terjamin karena para karyawan ritel sudah di vaksin," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/4/2021).

Kedua, mengenai kondisi keuangan arus kas ritel selama pandemi. Hippindo pun minta beberapa bantuan, diantaranya berupa dukungan modal kerja dari perbankan, guna memastikan lancarnya modal kerja.

Selain itu meminta bantuan suku bunga ringan, penambahan modal kerja, dan dukungan dari perbankan dan OJK, serta insentif dari PMK. 

Pelaku ritel dan penyewa juga berharap diberikan insentif dari sisi perpajakan, income tax dalam rangka mendorong perdagangan dalam 3 bulan.

Misalnya dengan pembebasan PPN untuk meningkatkan animo konsumen dalam membeli barang, terutama dalam rangka Ramadhan dan Lebaran.

Hippindo menilai, perlu diberikan pula insentif offline yang bisa bebas ongkos kirim (ongkir) seperti pada perdagangan online dalam rangka Ramadhan/Lebaran.

"Serta mohon bantuan jalur distribusi perlu diamankan, seiring dengan timbulnya premanisme yang jelas membebani biaya retailer," ungkap Budihardjo.

Ketiga, mengenai usulan untuk menggerakkan ekonomi guna pemulihan ekonomi nasional. Ia bilang, sektor ini perlu beberapa dukungan dari pemerintah, seperti lokasi yang strategis untuk brand lokal, promosi, dan kesetaraan antara offline dan online.

Baca juga: Belanja Ramadhan dan Lebaran Anti Boros, Cek Promo di 6 Marketplace Ini

Kesetaraan yang dimaksud, yakni dalam hal perpajakan, perizinan, SNI, BPOM, dan izin perdagangan lainnya. Budihardjo menilai, perlu ada payung hukum terkait kesetaraan antara perdagangan offline dan online.

"Sehingga bisa memberikan rasa keadilan," ujar dia.

Ia menambahkan, untuk menggerakkan perekonomian di tahun ini, Hippindo kembali menggelar program Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI). Terkait hal ini, diharapkan dukungan dari pemerintah termasuk perbankan dalam hal promosi.

"Kami berharap di HBDI 2021 pemerintah dapat membantu kebijakan free ongkir, free PPN dan stimulus/insentif lainnya untuk meningkatkan animo masyarakat dalam berbelanja," katanya.

Baca juga: Ongkir Belanja Online Jadi Disubsidi Pemerintah?