Antisipasi Pinjol Ilegal, 10 Fintech Anggota AFPI Dapat Izin OJK

Kompas.com - 03/05/2021, 13:28 WIB
Ilustrasi fintech. ShutterstockIlustrasi fintech.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 fintech anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini sebagai upaya untuk memperkuat industri fintech peer to peer lending (fintech pendanaan), seiring semakin maraknya operasional fintech illegal.

Dengan diperolehnya izin dari OJK, diharapkan hanya fintech pendanaan berizin OJK saja yang dapat beroperasi di Indonesia.

Baca juga: Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya

Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah mengatakan, sejak awal tahun ini, sudah ada tambahan 19 anggota AFPI mengantongi izin OJK.

Dia bilang, semakin banyaknya anggota AFPI yang mengantongi izin usaha, diharapkan industri fintech pendanaan di Tanah Air semakin kredibel, kokoh dan menutup celah beroperasi fintech illegal atau pinjol ilegal yang merugikan industri dan masyarakat.

“Kami ucapkan selamat kepada 10 anggota AFPI yang baru saja mengantongi izin usaha dari OJK. Dengan demikian, sejak awal tahun ini saja, sudah ada 19 member AFPI yang peroleh izin. Ini kemajuan besar, dan kami harapkan, kedepannya akan semakin banyak anggota lainnya mengikuti jejak dari 56 anggota berizin OJK,” kata Kuseryansyah, dalam siaran pers, Senin (3/5/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kuseryansyah menambahkan, AFPI akan terus mendukung para anggotanya untuk mempercepat perolehan izin usaha OJK.

Hal dilakukan karena AFPI tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk DPR untuk mempertimbangkan adanya payung hukum setara Undang-Undang yang mengatur fintech, yakni hanya fintech pendanaan yang berizin OJK saja yang dapat beroperasi di Indonesia.

Baca juga: Penyelenggara Fintech Tebar 55 Insentif untuk UMKM Selama Pandemi Covid-19

“Kami ingin ada peraturan yang mengatur, hanya fintech berizin OJK saja yang boleh beroperasi. Anggota kami yang masih berstatus terdaftar, kita dorong agar segera memperoleh status berizin OJK, agar tidak ada celah bagi fintech illegal bermain. Jika pinjol ilegal beroperasi, dengan adanya UU tersebut bisa masuk dalam ranah pidana,” ujar Kuseryansyah.

Adapun sepuluh anggota AFPI yang baru saja memperoleh izin usaha OJK per akhir April 2021 yakni Dhanapala, Cicil, 360 KREDI, Kredinesia, Pintek, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, TrustIQ dan KlikKami.

Sementara anggota AFPI yang lebih dulu memperoleh izin OJK sejak awal 2021 (6 Januari) yakni PINJAM YUK, FinPlus, UangMe, PinjamDuit, DANA SYARIAH, BATUMBU, Cashcepat, klikUMKM, dan Pinjam Gampang.

Sehingga total fintech pendanaan yang sudah memperoleh izin OJK sebanyak 56 penyelenggara fintech P2P lending.

Sisanya, 90 dari 146 anggota AFPI berstatus terdaftar bisa segera mendapatkan status berizin OJK.

Baca juga: OJK Diminta untuk Izinkan Fintech Beri Pembiayaan di Atas Rp 2 Miliar

“Mohon doanya, dengan demikian, kualitas industri fintech pendanaan bersama akan semakin meningkat pula ke depannya,” ujar Kuseryansyah.

Juru bicara AFPI Andi Taufan Garuda Putra mengatakan meski masih terjadi pandemi, industri fintech pendanaan terus bertumbuh.

Berdasarkan data OJK, Fintech P2P lending pada Maret 2021 mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp 19,04 triliun atau tumbuh sebesar 28,7 persen dibanding Maret tahun lalu (year on year/YoY).

“Kondisi pandemi Covid-19 ini memang berdampak pada industri fintech pendanaan, namun industri semakin membaik dan ini terlihat dari penyaluran pembiayaan yang terus meningkat. Hal ini tak lepas dari upaya bersama asosiasi, anggota, dan khususnya regulator untuk menjaga pertumbuhan industri yang positif,” kata Taufan.

Taufan menambahkan AFPI pun terus berbenah agar industri semakin sehat lewat pembaruan aturan main.

Baca juga: OJK Diminta untuk Izinkan Fintech Beri Pembiayaan di Atas Rp 2 Miliar

 

Antara lain agar para platform bisa menjaga kondisi kesehatan bisnisnya, dan lebih berperan kepada penyaluran pinjaman sektor produktif dan ekonomi luar Jawa.

Agar lebih maksimal perannya membuka akses keuangan bagi masyarakat underbanked, Taufan mengajak masyarakat untuk hanya menggunakan platform fintech P2P lending resmi terdaftar dan berizin OJK yang tentunya adalah anggota AFPI.

“Gunakanlah platform fintech P2P lending yang sudah terdaftar dan berizin OJK, waspada tawaran menggiurkan dari pinjol illegal yang nantinya malah merugikan masyarakat. Cek status platform yang akan digunakan ke website OJK,” tegas Taufan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.