Indonesia Minta Malaysia Kembali Rundingkan MoU Penempatan PMI

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah manyatakan, Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Malaysia untuk kembali melakukan perundingan renewal nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Diharapkan perundingan renewal MoU antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Malaysia dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution,"  kata Menaker Ida.

Hal tersebut disampaikan Ida saat melakukan video conference dengan Menteri Sumber Daya Manusia (SDM) Malaysia Datuk Seri Saravanan Murugan beserta jajarannya pada Kamis (6/5/2021).

Sebagai informasi, initial draft MoU sektor domestik telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Malaysia pada September 2016. Namun, hingga saat ini, kerja sama tersebut masih terus dibahas secara konkret oleh kedua negara.

Baca juga: Delapan Desa di Perbatasan Indonesia-Malaysia Kini Teraliri Listrik

Dalam keterangan tertulisnya kepada Komaps.com, Kamis, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan hal tersebut terjadi lantaran counter-draft atau draf tanggapan Pemerintah Malaysia atas initial draft MoU dari Indonesia baru disampaikan kepada Pemerintah RI pada Agustus 2020.

“Saya berharap kita (Indonesia dan Malaysia) bisa tuntaskan MoU ini, mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara," kata Menaker Ida.

Lebih lanjut, Menaker Ida ingin kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan MoU sektor domestik berdasarkan skema one channel recruitment.

“Saya menginginkan Datuk Seri bisa memberikan atensi terhadap isu tentang Oone channel recruitment dan spesifikasi jabatan, one worker one task," katanya.

Baca juga: Mampu Kurangi Pengangguran, Gojek Digandeng Kemnaker untuk Perluasan Kesempatan Kerja

Menurutnya, spesifikasi jabatan dalam draf MoU merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap Calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri sudah memiliki kompetensi khusus.

Pada kesempatan tersebut, Menaker mengungkapkan, Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa tiap negara penempatan PMI memiliki aturan ketenagakerjaan terkait sektor domestik.