Mudik Dilarang, Kemenhub Buka Posko Pengendalian Transportasi

Kompas.com - 06/05/2021, 20:31 WIB
Petugas gabungan memeriksa kendaraan pemudik yang melintasi Jalur Selatan di Pos penyekatan Parakan Honje, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Polri menambah titik posko penyekatan larangan mudik Lebaran sebanyak 381 titik dari sebelumnya 333 lokasi senusantara, sementara untuk wilayah Jabar terdapat sebanyak 158 titik posko penyekatan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMIPetugas gabungan memeriksa kendaraan pemudik yang melintasi Jalur Selatan di Pos penyekatan Parakan Honje, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Polri menambah titik posko penyekatan larangan mudik Lebaran sebanyak 381 titik dari sebelumnya 333 lokasi senusantara, sementara untuk wilayah Jabar terdapat sebanyak 158 titik posko penyekatan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pos koordinasi (Posko) terpadu untuk memantau pengendalian transportasi di masa peniadaan mudik. Pemantauan dilakukan jelang hingga setelah periode pelarangan mudk atau sepanjang 6 Mei-24 Mei 2021.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, berbeda dengan posko sebelum masa pandemi yang dilakukan untuk melancarkan pergerakan angkutan penumpang, posko pada tahun ini adalah untuk memantau dan memperkuat tim di lapangan yang tengah melakukan penyekatan di masa peniadaan mudik.

"Ini merupakan upaya untuk memantau dan mengawasi pengendalian transportasi dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pelarangan pengoperasian transportasi untuk mudik yang berlaku mulai hari ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (6/5/2021)

Baca juga: RI dan Malaysia Matangkan Kerja Sama Bilateral Terkait Pelindungan Pekerja Migran

Budi Karya menyatakan, Kemenhub sebagai koordinator pengendalian transportasi harus intensif dan konsisten mengawal kebijakan peniadaan mudik.

“Kami akan lakukan koordinasi secara intesif, melakukan evaluasi, kajian, dan mengunjungi tempat-tempat yang harus dikoordinasikan, dan memberikan dukungan kepada semua pihak terkait,” jelasnya.

Posko Terpadu Pengendalian Transportasi berlokasi di kantor Kemenhub. Posko ini selesain melibatkan berbagai unsur Kemenhub, tetapi juga Kepolisian RI, BMKG, Badan SAR Nasional, KNKT, PT ASDP Indonesia Ferry, PT. Jasa Marga, hingga Jasa Raharja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lewat posko ini, dapat dipantau pergerakan arus kendaraan di simpul-simpul transportasi. Terdiri dari 48 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandara, 51 pelabuhan, 9 Daerah Operasi (Daop) Kereta Api, dan 4 Divisi Regional (Divre) Kereta Api.

"Selain itu, dapat dipantau juga sejumlah titik di jalan nasional non tol maupun tol melalui CCTV," kata Budi Karya.

Baca juga: Total Sudah Tutup Seluruh SPBU Sejak Akhir 2020



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X