Menko Airlangga Desak Pemda Segera Belanjakan Anggaran yang Masih Tersimpan di Bank

Kompas.com - 21/05/2021, 16:32 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera membelanjakan anggaran yang masih tersimpan di perbankan.

Tercatat hingga Maret 2021, dana Pemda yang mandek di perbankan mencapai Rp 182 triliun. Dana yang tidak tersalurkan itu menahan pemulihan ekonomi nasional karena masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

"Ini adalah dana yang disimpan dan tidak berputar di masyarakat. Dan tentu diharapkan dana yang sebesar ini akan sangat berpengaruh apabila diputarkan di masyarakat," kata Airlangga dalam diskusi secara virtual, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Garuda Indonesia Tawarkan Pensiun Dini, Asosiasi Pilot: Ini Solusi yang Baik

Airlangga menuturkan, percepatan belanja daerah berperan vital mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Dana tersebut harusnya dibelanjakan untuk hal produktif sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja. Perbaikan aktifitas bisnis di daerah tentunya berdampak pada pergerakan roda perekonomian yang berkelanjutan.

"Jadi sehubungan dengan ini kami mengimbau agar masing-masing daerah mempercepat belanja atau pengeluaran guna percepatan pemulihan," tutur Airlangga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun pada kuartal I-2021, ekonomi RI masih terkontraksi -0,74 persen karena baru 10 provinsi yang mencatat pertumbuhan positif di atas 0 persen. Artinya, masih ada 24 provinsi lainnya yang mencatat kontraksi.

Sepuluh provinsi yang dimaksud, yaitu Yogyakarta, Riau, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku Utara.

Baca juga: Tarik Tunai di ATM Link Dikenakan Biaya, BNI: Masih Lebih Rendah...

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Papua sebesar 14,8 persen, diikuti Maluku Utara sebesar 13,45 persen yang disumbang oleh sektor pertambangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Yogyakarta sudah mencapai 6,14 persen, yang disumbang oleh sektor informasi dan komunikasi.

"Oleh karena itu bagi 24 daerah dan ada BPD-nya (Bank Pembangunan Daerah), inilah yang perlu kita lakukan agar penyerapan tenaga kerja bisa dilangsungkan," tutur dia.

Airlangga lantas mengimbau, penggelontoran anggaran harus lebih banyak diarahkan pada belanja modal. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengimbau hal yang sama.

Sri Mulyani kesal lantaran Pemda lebih banyak menggelontorkan dan untuk belanja pegawai dibanding belanja modal yang jelas-jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di daerah tersebut.

Pada tahun 2019 saja, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 34,74 persen, sedangkan rata-rata belanja modal masih rendah sebesar 20,27 persen.

"Bahkan (belanja pegawai) di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9 persen, dan porsi belanja modal yang terendah hanya 7,1 persen," tandas Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5/2021).

Baca juga: BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Syaratnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.