Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Jakarta Buka 12.037 Formasi PPPK dan CPNS 2021

Kompas.com - 23/05/2021, 12:26 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 12.037 formasi pada seleksi ASN 2021 yang terdiri dari formasi untuk calon PPPK dan CPNS.

Jumlah tersebut sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menpan RB Nomor 783 Tahun 2021.

“Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejumlah 12.037 (dua belas ribu tiga puluh tujuh),” demikian bunyi SK tersebut, dikutip pada Minggu (23/5/2021).

Baca juga: Segera Dibuka, Ini Syarat Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021

Dari jumlah formasi calon PPPK dan CPNS 2021 tersebut, formasi terbanyak diperuntukkan bagi para guru melalui skema seleksi calon PPPK Guru.

Betapa tidak, formasi ASN 2021 Pemprov DKI Jakarta terdiri dari posisi atau jabatan Tenaga Guru sejumlah 11.482 dan Tenaga Teknis sebanyak 555 posisi.

Rincian formasi tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Menpan RB Nomor 783 Tahun 2021.

Adapun dari formasi Tenaga Teknis, juga terdiri dari formasi untuk CPNS dan PPPK. Khusus untuk Tenaga Teknis, jumlah formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta dialokasikan sebanyak 434, sedangkan untuk PPPK non-guru yakni 121.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2021 Kapan Dibuka? Simak Pengumuman Jadwal Berikut

Formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta dibuka untuk berbagai jabatan teknis di beragam unit instansi dengan latar belakang pendidikan dari SMA hingga S-1.

Hanya saja, formasi kali ini paling banyak memang dibuka untuk pendaftar dengan pendidikan lulusan sarjana berbagai keilmuan.

Dalam SK itu dijelaskan juga bahwa masa hubungan perjanjian kerja jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Selain itu, disebutkan bahwa hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat di antara masa hubungan perjanjian kerja atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Peserta CPNS 2021 Dianjurkan Isolasi Mandiri 14 Hari Sebelum Tes

“Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT 02.01/2021 tanggal 5 Maret 2021,” tulis SK tersebut.

Surat Edaran yang dimaksud adalah tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021.

Sedangkan pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Pendaftaran CPNS 2021 Buka Formasi Khusus, Catat Syaratnya

“Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” tegas SK Menpan RB Nomor 783 Tahun 2021.

Adapun SK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Whats New
Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Whats New
Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Rilis
Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Whats New
Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Whats New
Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Rilis
Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Laba Bank Tembus Puluhan Triliun, Jokowi: Jangan-jangan Bunganya Ketinggian..

Whats New
Gaji UMR Purwokerto atau Banyumas 2023 Terbaru

Gaji UMR Purwokerto atau Banyumas 2023 Terbaru

Work Smart
Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah Se-Jateng

Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah Se-Jateng

Work Smart
UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

Rilis
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Whats New
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Whats New
Masyarakat 'Mampu' Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Masyarakat "Mampu" Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Rilis
Nama 'Balon' Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Nama "Balon" Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+