Diskusi dengan Bank Dunia, Pemerintah Kembali Singgung Pajak Sembako

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyinggung soal penerapan pajak sembako dalam diskusi bersama Bank Dunia.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memungut pajak dari sembako hingga sekolah, sebagai salah satu upaya mereformasi sistem perpajakan.

Wakil Menteri Suahasil Nazara mengatakan, memungut PPN pada sembako adalah cara pemerintah mengencangkan pendapatan negara setelah dihantam pandemi Covid-19.

Baca juga: Bakal Kena PPN Sembako, Ini Perbandingan Harga Beras Shirataki dengan Rojolele

Namun dia memastikan, pengenaan PPN ini harus hati-hati mengingat berdampak pada semua kalangan masyarakat.

"Berkaitan dengan diskusi yang ada saat ini tentang pemerintah ingin menerapkan pajak pada sembako ataupun bahan baku, bukan itu niatnya sebetulnya. Kami ingin meningkatkan rasio perpajakan tapi kami akan melakukannya dengan cara yang sangat berhati-hati," kata Suahasil dalam Indonesia Economic Prospects, Kamis (17/6/2021).

Suahasil beranggapan, reformasi kebijakan dilakukan agar mendukung kebijakan perpajakan jangka menengah. Bukan hanya sekedar pendapatan, otoritas ingin ada kesetaraan dalam perpajakan yang nantinya hendak direformasi.

"Tapi yang paling penting adalah memastikan ada kesetaraan dalam prinsip perpajakan," tutur Suahasil.

Kesetaraan yang dimaksud adalah adanya prinsip gotong royong, di mana masyarakat kelas menengah menjadi objeknya. Sembako yang dinikmati masyarakat kelas menengah akan diberikan tarif PPN lebih tinggi, sementara masyarakat kelas bawah akan diberikan tarif lebih rendah.

Baca juga: Ini Daftar Sembako Premium yang Akan Dikenakan PPN

Dengan kata lain, masyarakat kelas atas akan menyubsidi PPN untuk kelas bawah.

Menurutnya, mekanisme single tarif saat ini belum mampu menangani hal itu. Makanya, pemerintah bakal mengubahnya menjadi multi tarif.