Diskusi dengan Bank Dunia, Pemerintah Kembali Singgung Pajak Sembako

Kompas.com - 17/06/2021, 13:04 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyinggung soal penerapan pajak sembako dalam diskusi bersama Bank Dunia.

Sebagai informasi, pemerintah berencana memungut pajak dari sembako hingga sekolah, sebagai salah satu upaya mereformasi sistem perpajakan.

Wakil Menteri Suahasil Nazara mengatakan, memungut PPN pada sembako adalah cara pemerintah mengencangkan pendapatan negara setelah dihantam pandemi Covid-19.

Baca juga: Bakal Kena PPN Sembako, Ini Perbandingan Harga Beras Shirataki dengan Rojolele

Namun dia memastikan, pengenaan PPN ini harus hati-hati mengingat berdampak pada semua kalangan masyarakat.

"Berkaitan dengan diskusi yang ada saat ini tentang pemerintah ingin menerapkan pajak pada sembako ataupun bahan baku, bukan itu niatnya sebetulnya. Kami ingin meningkatkan rasio perpajakan tapi kami akan melakukannya dengan cara yang sangat berhati-hati," kata Suahasil dalam Indonesia Economic Prospects, Kamis (17/6/2021).

Suahasil beranggapan, reformasi kebijakan dilakukan agar mendukung kebijakan perpajakan jangka menengah. Bukan hanya sekedar pendapatan, otoritas ingin ada kesetaraan dalam perpajakan yang nantinya hendak direformasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi yang paling penting adalah memastikan ada kesetaraan dalam prinsip perpajakan," tutur Suahasil.

Kesetaraan yang dimaksud adalah adanya prinsip gotong royong, di mana masyarakat kelas menengah menjadi objeknya. Sembako yang dinikmati masyarakat kelas menengah akan diberikan tarif PPN lebih tinggi, sementara masyarakat kelas bawah akan diberikan tarif lebih rendah.

Baca juga: Ini Daftar Sembako Premium yang Akan Dikenakan PPN

Dengan kata lain, masyarakat kelas atas akan menyubsidi PPN untuk kelas bawah.

Menurutnya, mekanisme single tarif saat ini belum mampu menangani hal itu. Makanya, pemerintah bakal mengubahnya menjadi multi tarif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Whats New
Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Whats New
[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal  Uang dengan Cap 'ADS'

[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal Uang dengan Cap "ADS"

Whats New
Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Whats New
BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

Whats New
 Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Whats New
Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.