Ekspor Benih Lobster Dilarang, Ini Prosedur Barunya

Kompas.com - 20/06/2021, 15:10 WIB
Ilustrasi lobster Dok KKPIlustrasi lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 yang baru saja terbit.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, kegiatan penangkapan benur di alam tetap diperbolehkan untuk budidaya.

"Penangkapan lobster yang belum berpigmen hanya dapat dilakukan untuk pembudidayaan di wilayah negara RI," ujar Antam Novambar dalam siaran pers, Minggu (20/6/2021).

Baca juga: Ekspor Benih Lobster Kembali Dilarang, Ini Penjelasannya

Antam menuturkan, penangkapan benur untuk budidaya pun diatur dengan sejumlah ketentuan.

Penangkapan harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan).

Selain itu, penangkapan didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan benur yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan masukan maupun rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan dan telah ditetapkan. Nelayan Kecil yang belum terdaftar dalam Lembaga Online Single Submission (OSS) dapat melakukan penangkapan sepanjang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," sebut Antam.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zaini Hanafi menambahkan, pengambilan benur dari alam wajib menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan.

Baca juga: KKP: Hampir 99 Persen Benih Lobster Vietnam Berasal dari Indonesia

Langkah ini, sambung Zaini, agar aktivitas pengambilannya tidak menganggu keberlanjutan ekosistem laut. Kemudian nelayan penangkap juga wajib melaporkan hasil tangkapannya ke pemerintah daerah.

"Nelayan kecil yang menangkap benih lobster wajib melaporkan hasil tangkapan kepada Dinas setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani tugas teknis di bidang perikanan tangkap," urai Zaini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X