Ini Penjelasan Kemenkop UKM Terkait Temuan BPK Terkait BPUM yang Tak Tepat Sasaran

Kompas.com - 24/06/2021, 07:49 WIB
Ilustrasi rupiah, ilustrasi penyaluran BLT, UMKM. KOMPAS.COM/Thinkstockphotos.comIlustrasi rupiah, ilustrasi penyaluran BLT, UMKM.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan temuan BPK mengenai penerima Banpres Produktif Usaha Mikro yang tidak sesuai kriteria kemungkinan bersumber dari Laporan Awal Hasil Pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM sekitar bulan Desember 2020.

“Rekomendasi temuan tersebut per Maret 2021 sudah ditindaklanjuti oleh KemenkopUKM dan sudah dilakukan pengujian dapat diterima oleh Tim BPK,” kata Menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenkopUKM) Arif Rahman Hakim melalui siaran pers Rabu (23/06/2021).

BPUM merupakan upaya pemerintah untuk mendukung usaha mikro agar dapat bertahan dan terus melanjutkan usaha di tengah Pandemi Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga: Komisi IV DPR Minta BPUM UMKM Dilanjutkan hingga Tahun 2022

 

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan rangkaian verifikasi pendataan penerima program BPUM secara berjenjang agar penerima dapat tepat sasaran.

“Proses pembersihan data penerima BPUM dilakukan secara berjenjang dan berulang sejak dari Dinas Kabupaten/Kota hingga di Kementerian Koperasi dan UKM. Apabila ada temuan data terbaru mengenai penerima BPUM segera ditindaklanjuti,”

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arif mengatakan, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah penyelesaian apabila ditemukan penerima tidak sesuai kriteria dan dana belum dicairkan maka dilakukan pemblokiran dana oleh bank penyalur.

Adapun beberap faktor yang menyebabkan penerima BPUM tidak tepat atau tidak sesuai kriteria, antara lain, belum adanya satu data atau database tunggal terkait dengan UMKM dan waktu pendataan dan penyaluran yang sangat terbatas sebagai dampak adanya pendemi Covid-19 sehingga dibutuhkan kecepatan penyaluran kepada UMKM yang terkena dampak.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sejumlah ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian sistem intern terhadap program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Baca juga: BPK Temukan 6 Masalah Program PEN, Dana Rp 1,69 Triliun Tak Sesuai Ketentuan

 

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, ketidakpatuhan tersebut terdeteksi dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Whats New
[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X