Pedagang Minta Prokes Dijalankan Ketat dan Pasar Tradisional Tak Ditutup

Kompas.com - 24/06/2021, 11:33 WIB
Ilustrasi bumbu dan rempah di pasar tradisional di Banyuwangi. SHUTTERSTOCK/AKHMAD DODY FIRMANSYAHIlustrasi bumbu dan rempah di pasar tradisional di Banyuwangi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ( IKAPPI ) merilis data terbaru kasus Covid-19 di pasar tradisional.

Adapun jumlah kasus baru menurut IKAPPI tercatat ada sebanyak 153 kasus yang ada di 28 pasar dan kasus meninggal 19 orang.

Ketua Bidang Asuransi & Kesehatan Pedagang DPP IKAPPI Mahin Aufa menyebutkan jumlah total kasus positif di seluruh Indonesia menjadi 1.934 kasus, terjadi di 321 pasar dan kasus meninggal kurang lebih sekitar 89 kasus.

Baca juga: Pedagang Pasar: Penerapan PPN Sembako Bisa Merugikan hingga 90 Persen

Oleh sebab itu dia meminta kepada pemerintah daerah untuk memperkuat protokol kesehatan kepada pedagang pasar.

"Kami juga memohon dan berharap agar terus menjaga kesehatan dan menjaga jarak tetap pakai masker, tempat pencuci tangan juga diaktifkan kembali, protokol kesehatan dilakukan secara disiplin dan terus menjalankan apa yang menjadi tahapan-tahapan agar kita terhindar dari covid 19,"ujarnya dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Kamis (24/5/2021).

Terkait dengan kebijakan PPKM, dia membeberkan beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pertama, IKAPPI berharap PPKM tidak mempengaruhi distribusi pangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena bagaimanapun juga persoalan pangan menjadi persoalan yang dominan persoalan yang sensitif persoalan yang sangat dibutuhkan, maka kami meminta distribusi pangan untuk tidak terganggu agar tidak berimbas pada gejolak harga,"ungkap Mahin.

Kedua tidak mengganggu roda ekonomi di daerah. IKAPPI meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menutup pasar karena pasar adalah tulang punggung ekonomi daerah.

"Pasar juga menjadi tempat distribusi pangan di daerah agar pangan tidak terganggu, maka pasar tetap beroperasi tetapi menjalankan protokol kesehatan dengan baik," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Pedagang Pasar: Ini yang Kami Tunggu

Ketiga, IKAPPI juga meminta kepada pemerintah untuk mencari formulasi dalam hal ini Kementerian terkait, Kementerian Perdagangan Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain, formulasi yang tepat agar kebijakan PPKM ini tidak menyulitkan pedagang pasar.

"Kami memohon agar ini segera dirumuskan dan segera diimplementasikan di masing-masing daerah yang berikutnya adalah kami meminta agar pengelola Pasar memperkuat protokol kesehatan di pasar tradisional,"ungkapnya.

Lalu yang terakhir IKAPPI mohon kepada Kementerian Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi di pasar tradisional karena persoalan pendataan vaksinasi menjadi terkendala.

"Kami siap membantu Kementerian Kesehatan untuk memperkuat data pasar tradisional atau pedagang pasar agar vaksinasi itu berjalan dengan baik sesuai rencana kita semua sesuai dengan arahan bapak presiden Republik Indonesia untuk mempercepat vaksinasi dipasar tradisional,"kata Mahin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

BUMN Konstruksi Ini Buka Lowongan untuk D3 dan S1 Teknologi Informasi

Whats New
Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Kehilangan Rp 195,75 Triliun, Jeff Bezos Masih Orang Terkaya di Dunia

Whats New
[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X