Warga Sangihe Gugat Menteri ESDM ke PTUN Terkait Izin Tambang

Kompas.com - 28/06/2021, 12:56 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara Oil And Gas Investment Day pada Kamis (17/6/2021). Dok. Humas Kementerian ESDMMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara Oil And Gas Investment Day pada Kamis (17/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Pulau Sangihe menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena memberikan izin operasi ke PT Tambang Mas Sangihe.

Adapun gugatan atas perkara perizinan itu didaftarkan atas nama Elbi Pieter mewakili warga lainnya dengan kuasa hukum Johny Nelson Simanjuntak.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (28/6/2021), gugatan didaftarkan pada 23 Juni 2021 dengan nomor perkara 146/G/2021/PTUN.JKT.

Dalam petitumnya, Elbi dkk meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah tentang keputusan kegiatan operasi produksi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe. Bahkan, mereka meminta agar Menteri ESDM mencabut keputusan tersebut.

Baca juga: Bukan 42.000 Hektar, Prospek Tambang Emas Sangihe Ternyata 4.500 Hektar

Putusan yang dimaksud yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (Objek Sengketa).

"Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tergugat yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe," tulis petitum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Elbi dkk meminta majelis hakim menyatakan perbuatan Menteri ESDM menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Menteri ESDM 163.K/MB.04/DJB/2021 adalah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap para penggugat.

Baca juga: Siapa Sebenarnya Sosok di Balik Perusahaan Tambang Emas Sangihe?

Secara rinci kerugian materiil sebesar Rp 1,51 miliar dan kerugian imateriil sebesar Rp 70 miliar. Elbi dkk pun meminta untuk Menteri ESDM membayarkan kerugian tersebut kepada para penggugat secara sekaligus dan seketika.

"(Serta) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara," tulis petitum tersebut.

Izin operasi pertambangan emas di wilayah Pulau Sangihe memang tengah ramai menjadi pembahasan beberapa waktu belakangan karena di tolak oleh para warga setempat.

Sebelum meninggal dunia, Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong juga diketahui pernah menolak izin operasi pertambangan emas di wilayahnya. Bahkan telah menyurati Kementerian ESDM terkait penolakannya.

PT Tambang Mas Sangihe adalah anak perusahaan dari Baru Gold Corp, perusahaan asal Kanada yang sebelumnya bernama East Asia Minerals.

Berdasarkan laman resmi perusahaan, Baru Gold Corp adalah perusahaan publik eksplorasi sumber daya mineral Kanada yang berfokus pada pengembangan proyek produksi logam mulia di Indonesia.

Baca juga: Ini Profil PT Tambang Mas Sangihe yang Izinnya Ditolak Wakil Bupati



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.