Soal Pandemi Covid-19, Pemerintah Tak Ingin Bersikap Terlalu Konservatif

Kompas.com - 01/07/2021, 05:14 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani KOMPAS.COM/SLAMET PRIYATINMenteri Keuangan, Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berupaya tidak mengesampingkan sektor kesehatan dengan sektor ekonomi saat pandemi Covid-19.

Menurutnya, kedua sektor ini harus berjalan beriringan. Sebab jika masalah kesehatan tak segera ditangani, maka ekonomi akan lumpuh.

Begitu juga sebaliknya. Meski dia mengakui, selalu ada kebijakan pemerintah yang ditentang karena mengambil satu di antara dua titik.

Baca juga: Pengakuan Sri Mulyani: Awalnya Tak Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Orang Kaya

"Kita tidak harus bersikap terlalu konservatif. Kita tidak berbicara yang spesifik saja dari mengatasi pengangguran, tapi kita harus mengantisipasi efek domino dari Covid-19," kata Sri Mulyani dalam webinar J-PAL SEA, Rabu (30/6/2021).

Mantan Direktur Bank Dunia ini menyatakan, pemerintah tetap mengedepankan sektor kesehatan. Dia bilang, prioritas ini sudah ditekankan sejak awal terlihat dari besarnya anggaran kesehatan dalam program PEN.

Bahkan, kala itu sang menteri berpesan kepada Menteri Kesehatan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menanggulangi pandemi, tidak perlu memikirkan batasan finansial dari fiskal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sudah sampaikan jangan pikirkan batasan finansial. Buat saja keputusan apa yang terbaik untuk melindungi masyarakat, baik itu untuk pengujian, pelacakan, dan lain-lain. Semuanya akan menjadi area yang akan saya dukung," ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya sektor kesehatan, anggaran PEN juga banyak diarahkan untuk jaring pengaman sosial (social safety net). Jaring pengaman sosial yang berupa subsidi ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Baca juga: Sri Mulyani Terapkan Pajak Karbon Tahun 2022, Berapa Tarifnya?

Tak bisa dimungkiri, banyak orang miskin dan pengangguran baru akibat pandemi Covid-19. Perkembangan ini membuat masih banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, selain masalah amburadulnya data.

"Tapi setidaknya kita sudah memiliki data by name by address yang bisa diupdate. Walaupun tidak sempurna karena kita mungkin tidak betul-betul secara tepat memprediksi lapisan masyarakat mana, ada juga error, tapi setidaknya kita dapat berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.