Pemerintah Berencana Hapus Skema PPnBM, Ini Langkah Gaikindo

Kompas.com - 23/07/2021, 15:53 WIB
Pengunjung melihat mobil-mobil yang dipamerkan pada pembukaan IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (15/4/2021). Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 yang berlangsung pada 15-25 April itu digelar secara daring (online) dan kunjungan langsung dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengunjung melihat mobil-mobil yang dipamerkan pada pembukaan IIMS Hybrid 2021 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (15/4/2021). Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 yang berlangsung pada 15-25 April itu digelar secara daring (online) dan kunjungan langsung dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan, akan melakukan analisa mendalam terkait rencana penghapusan skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menyatakan, analisa perlu dilakukan secara mendalam sebab pihaknya memahami jika Pemerintah ingin meningkatkan revenue melalui penerimaan pajak.

"Di sisi lain kami mendorong agar industri bisa kembali bergerak. Makanya kami akan lakukan kajian mengenai dampak-dampak seperti apa yang akan timbul jika rencana tersebut akan benar diresmikan nantinya," paparnya dalam acara Industrial Automation yang diselenggarakan virtual, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Menkop UKM Janjikan Bantuan Tunai untuk UMKM Tahap 2 Cair Bertahap Tahun Ini

Secara detail dalam rencana yang disebutkan ini, nantinya akan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Beleid tersebut kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasal 7A RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5% atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25% untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itulah yang akan mengakomodir pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini.

Kukuh menambahkan, analisa dan kajian mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh aturan itu masih di dalami oleh pihaknya.

Ia memberikan contoh, langkah yang sama juga dilakukan saat Pemerintah memberlakukan perubahan dalam pola pajak untuk kendaraan bermotor sesuai dengan tingkat emisi.

Baca juga: Kemenkop UKM Targetkan Penerima BPUM Capai 1,5 Juta UMKM di Bulan Ini

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Whats New
Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Apakah BLT UMKM Akan Dilanjutkan pada 2022? Ini Jawaban Kemenkop UKM

Whats New
Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Indihome Gangguan Hari Ini, Apa Pelanggan Dapat Kompensasi?

Whats New
CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

CEO Adalah Singkatan dari Chief Executive Officer

Whats New
Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Akuisisi Fertin Pharma, Philip Morris Kembangkan Produk Kesehatan dan Perawatan Diri

Whats New
Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Biaya Transaksi PayPal: Mengirim dan Mencairkan Uang ke Rekening Bank Lokal

Spend Smart
Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Wamenkeu: Enggak Boleh Punya Mental Kere!

Whats New
BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

BLT UMKM Sudah Dicairkan ke 12,7 Juta Pelaku Usaha, Terbanyak di Jawa Barat

Whats New
Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Rupiah dan IHSG Merah, Asing Lepas BBNI, BMRI, dan HMSP

Whats New
Pesan Jokowi ke Pelaku Usaha Mebel: Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Pesan Jokowi ke Pelaku Usaha Mebel: Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Whats New
Anak Usaha Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan Fresh Graduate

Anak Usaha Pertamina Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan Fresh Graduate

Whats New
Partial Delisting, Bank KB Bukopin Hapus Saham Bosowa dan Kopkapindo

Partial Delisting, Bank KB Bukopin Hapus Saham Bosowa dan Kopkapindo

Whats New
21 Bank Setujui Restrukturisasi Utang Waskita Karya Senilai Rp 29,2 Triliun

21 Bank Setujui Restrukturisasi Utang Waskita Karya Senilai Rp 29,2 Triliun

Whats New
Mudah, Ini Cara Lapor Gangguan Indihome dari HP

Mudah, Ini Cara Lapor Gangguan Indihome dari HP

Whats New
Harga Sepeda Lipat United Haste Q Terbaru

Harga Sepeda Lipat United Haste Q Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.