Defisit APBN Tahun Ini Masih Bengkak, Jadi 5,82 Persen dari PDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui defisit APBN akan melebar dari target semula akibat penyebaran varian Delta Covid-19 sejak akhir Juni 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, defisit akan melebar jadi 5,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari outlook 5,7 persen dari PDB sebelumnya.

"Karena pembaginya rendah maka angka defisit outlook menjadi 5,8 persen. Itu kenapa angka bergerak ke atas," kata Febrio dalam Webinar Tanya BKF di Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Pemerintah Pede Defisit APBN 2021 Lebih Rendah, Turun Rp 66,8 Triliun

Febrio berujar, pelebaran defisit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Besaran defisit secara nominal tergantung pada penerimaan dan belanja negara, kemudian dibagi dengan angka PDB nominal tahun bersangkutan.

Lagipula, melonjaknya defisit APBN tahun ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan yang dipangkas pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 4,5-5,3 persen kemudian turun pada rentang 3,7-4,5 persen.

"Akan tetapi kita sudah antisipasi bahwa nilai dari PDB nominalnya akan turun dari asumsi di APBN. Asumsi di APBN itu 5 persen. Terkait dengan Delta, kita revisi di tahun ini kemungkinan tidak akan capai 5 persen. Kita diantara 3,7-4,5 persen dari PDB 2021," ucap Febrio.

Kendati secara nominal, defisit fiskal tahun ini menurun pada angka Rp 939,6 triliun. Nominal tersebut lebih rendah Rp 66,8 triliun dari target Rp 1.006,4 triliun.

Baca juga: Tutup Defisit APBN, Pemerintah Tarik Utang Rp 973,58 Triliun Tahun Depan

Dia berujar, defisit nominal yang menurun ini membuat risikonya lebih rendah lantaran secara nominal kebutuhan pembiayaan di tahun-tahun berikutnya pun akan lebih rendah.

Dia pun meyakini, kredibilitas RI di mata asing masih akan terjaga tahun ini karena rendahnya defisit secara nominal.

"Risikonya kita melihat malah lebih rendah. Kenapa? Karena secara nominal kebutuhan pembiayaan itu lebih rendah tadinya Rp 1.006,4 triliun. Ini sesuatu yang lumrah dan kita lihat ini sesuatu positif karena risiko fiskalnya rendah," pungkas Febrio.