Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaku Industri dan Buruh Kompak Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Kompas.com - 21/09/2021, 20:40 WIB
Muhammad Choirul Anwar

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku industri hasil tembakau (IHT) dan buruh kompak menolak rencana kenaikan cukai rokok karena khawatir akan ada dampak buruk terhadap nasib industri ini.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi meminta Pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok di tahun 2022 mendatang.

Hal ini agar IHT bisa mendukung program Pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Baca juga: Cukai Rokok Bakal Naik, Bagaimana Dampaknya ke Petani Tembakau?

“Kami memohon kepada Pemerintah untuk tidak ada kenaikan cukai di tahun 2022. Kami mohon Pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/9/2021).

Benny Wachjudi memaparkan bahwa pada tahun 2020 saat pendemi Covid-19, Pemerintah sudah menaikkan harga jual eceran dan cukai rokok masing masing 23 persen dan 35 persen. Kenaikan tersebut menurutnya sangat tinggi.

Kemudian pada tahun 2021 tarif cukai rokok kembali naik di atas 12,5 persen. Dia menilai, kenaikan ini sangat berat karena terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi IHT. Ia menyebut, sejak kenaikan pada 2020 dan 2021 itu volume produksi rokok telah menurun rata-rata 9,7 persen.

“Yang paling dirugikan pada kenaikan cukai ini adalah sigaret putih mesin, dari 2019 ke 2021 turunnya 17,5 persen, tetapi untuk sigaret kretek tangan yang padat karya masih ada pertumbuhan,” bebernya.

Baca juga: Serikat Pekerja Sampaikan Kekhawatiran soal Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok

“Sementara untuk sigaret kretek mesin juga mengalami penurunan sebesar 7,5 persen. Bagi Gaprindo selaku produsen rokok putih, kami sangat menderita sekali karena minus 17,5 persen,” sambung Benny Wachyudi.

Dia menambahkan, selama ini IHT selalu ikut dan patuh pada apapun kebijakan Pemerintah. Namun untuk tahun 2020 dan 2021 ini, dia menegaskan bahwa kondisi IHT sangat terpukul.
Selain karena adanya krisis ekonomi akibat pendemi Covid-19, juga karena kebijakan

Pemerintah yang telah menaikkan cukai rokok dua tahun berturut-turut dengan persentase kenaikan yang sangat fantastis.

“Jika Pemerintah kembali menaikkan cukai rokok di tahun 2022, tentunya akan berimbas kepada penurunan volume produksi kembali. Hal ini akan semakin memberatkan IHT dan pengurangan tenaga kerja,” ucapnya.

“Sekaligus juga berdampak pada perekonomian nasional. Padahal, tahun 2022 Pemerintah sedang berusaha menggenjot pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena adanya pendemi Covid-19,” tegas Benny Wachjudi

Hal sendada diungkapkan Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Serkat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Jawa Timur Purnomo.

Baca juga: Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok Bikin Pelaku Industri Tembakau Was-was

“Kami meminta tidak ada kenaikan cukai rokok. Rencana kenaikan cukai rokok yang disampaikan Pemerintah itu akan mematikan nasib jutaan buruh industri rokok dan tembakau di seluruh Indonesia,” tegas Purnomo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan 'Malaysia First'

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan "Malaysia First"

Whats New
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Whats New
Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Whats New
'Food Estate' dan 'Contract Farming' Jauh dari Kedaulatan Pangan

"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan

Whats New
Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Whats New
BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

Whats New
China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

Whats New
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Whats New
3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

Whats New
Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Whats New
Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Whats New
Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Whats New
16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Whats New
Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com