Pelaku Industri dan Buruh Kompak Tolak Kenaikan Cukai Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku industri hasil tembakau (IHT) dan buruh kompak menolak rencana kenaikan cukai rokok karena khawatir akan ada dampak buruk terhadap nasib industri ini.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi meminta Pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok di tahun 2022 mendatang.

Hal ini agar IHT bisa mendukung program Pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Baca juga: Cukai Rokok Bakal Naik, Bagaimana Dampaknya ke Petani Tembakau?

“Kami memohon kepada Pemerintah untuk tidak ada kenaikan cukai di tahun 2022. Kami mohon Pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/9/2021).

Benny Wachjudi memaparkan bahwa pada tahun 2020 saat pendemi Covid-19, Pemerintah sudah menaikkan harga jual eceran dan cukai rokok masing masing 23 persen dan 35 persen. Kenaikan tersebut menurutnya sangat tinggi.

Kemudian pada tahun 2021 tarif cukai rokok kembali naik di atas 12,5 persen. Dia menilai, kenaikan ini sangat berat karena terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi IHT. Ia menyebut, sejak kenaikan pada 2020 dan 2021 itu volume produksi rokok telah menurun rata-rata 9,7 persen.

“Yang paling dirugikan pada kenaikan cukai ini adalah sigaret putih mesin, dari 2019 ke 2021 turunnya 17,5 persen, tetapi untuk sigaret kretek tangan yang padat karya masih ada pertumbuhan,” bebernya.

Baca juga: Serikat Pekerja Sampaikan Kekhawatiran soal Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok

“Sementara untuk sigaret kretek mesin juga mengalami penurunan sebesar 7,5 persen. Bagi Gaprindo selaku produsen rokok putih, kami sangat menderita sekali karena minus 17,5 persen,” sambung Benny Wachyudi.

Dia menambahkan, selama ini IHT selalu ikut dan patuh pada apapun kebijakan Pemerintah. Namun untuk tahun 2020 dan 2021 ini, dia menegaskan bahwa kondisi IHT sangat terpukul.
Selain karena adanya krisis ekonomi akibat pendemi Covid-19, juga karena kebijakan