Pelaku Industri dan Buruh Kompak Tolak Kenaikan Cukai Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku industri hasil tembakau (IHT) dan buruh kompak menolak rencana kenaikan cukai rokok karena khawatir akan ada dampak buruk terhadap nasib industri ini.

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi meminta Pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok di tahun 2022 mendatang.

Hal ini agar IHT bisa mendukung program Pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Baca juga: Cukai Rokok Bakal Naik, Bagaimana Dampaknya ke Petani Tembakau?

“Kami memohon kepada Pemerintah untuk tidak ada kenaikan cukai di tahun 2022. Kami mohon Pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai rokok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/9/2021).

Benny Wachjudi memaparkan bahwa pada tahun 2020 saat pendemi Covid-19, Pemerintah sudah menaikkan harga jual eceran dan cukai rokok masing masing 23 persen dan 35 persen. Kenaikan tersebut menurutnya sangat tinggi.

Kemudian pada tahun 2021 tarif cukai rokok kembali naik di atas 12,5 persen. Dia menilai, kenaikan ini sangat berat karena terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19.

Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi IHT. Ia menyebut, sejak kenaikan pada 2020 dan 2021 itu volume produksi rokok telah menurun rata-rata 9,7 persen.

“Yang paling dirugikan pada kenaikan cukai ini adalah sigaret putih mesin, dari 2019 ke 2021 turunnya 17,5 persen, tetapi untuk sigaret kretek tangan yang padat karya masih ada pertumbuhan,” bebernya.

Baca juga: Serikat Pekerja Sampaikan Kekhawatiran soal Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok

“Sementara untuk sigaret kretek mesin juga mengalami penurunan sebesar 7,5 persen. Bagi Gaprindo selaku produsen rokok putih, kami sangat menderita sekali karena minus 17,5 persen,” sambung Benny Wachyudi.

Dia menambahkan, selama ini IHT selalu ikut dan patuh pada apapun kebijakan Pemerintah. Namun untuk tahun 2020 dan 2021 ini, dia menegaskan bahwa kondisi IHT sangat terpukul.
Selain karena adanya krisis ekonomi akibat pendemi Covid-19, juga karena kebijakan

Pemerintah yang telah menaikkan cukai rokok dua tahun berturut-turut dengan persentase kenaikan yang sangat fantastis.

“Jika Pemerintah kembali menaikkan cukai rokok di tahun 2022, tentunya akan berimbas kepada penurunan volume produksi kembali. Hal ini akan semakin memberatkan IHT dan pengurangan tenaga kerja,” ucapnya.

“Sekaligus juga berdampak pada perekonomian nasional. Padahal, tahun 2022 Pemerintah sedang berusaha menggenjot pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena adanya pendemi Covid-19,” tegas Benny Wachjudi

Hal sendada diungkapkan Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Serkat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Jawa Timur Purnomo.

Baca juga: Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok Bikin Pelaku Industri Tembakau Was-was

“Kami meminta tidak ada kenaikan cukai rokok. Rencana kenaikan cukai rokok yang disampaikan Pemerintah itu akan mematikan nasib jutaan buruh industri rokok dan tembakau di seluruh Indonesia,” tegas Purnomo.

Bersurat ke Presiden

Purnomo menyampaikan, dalam rangka mendukung perjuangannya agar tidak ada kenaikan cukai rokok di tahun 2022 sekaligus tidak ada perubahan kebijakan yang berkaitan dengan IHT, pihaknya sudah mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami sudah beraudiensi dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah untuk menyampaikan aspirasi kami dari serikat pekerja, agar Pemerintah tidak menaikan cukai rokok, terutama sigaret kretek tangan. Ibu Khofifah berjanji akan meneruskan pesan dan surat kami ke Presiden Jokowi minggu depan,” papar Purnomo.

Menurut Purnomo, pihaknya juga sudah berdialog dengan para bupati yang ada di wilayah Jawa Timur. Pihaknya dengan tegas menyampaikan, sebagian perekonomian di wilayah Jawa Timur ditopang oleh industri rokok dan tembakau.

Baca juga: Kemenkes Dukung Tarif Cukai Tembakau Disederhanakan untuk Manfaat JKN BPJS Kesehatan

Jika cukai rokok dinaikkan dan berimbas pada matinya industri rokok dan tembakau, akan berdampak buruk bagi perekonomian Jawa Timur dan Indonesia.

“Selain berdialog dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, kami juga menyampaikan surat kami bernomor 421/ORG/13/PD FSP RTMM/Jatim/VIII/2021 ke DPR RI,” urai Purnomo.