Membandingkan Utang Pemerintah Era SBY dan Jokowi, Mana Paling Besar?

Setahun berselang, di tahun 2006 rasio utang era SBY kembali turun menjadi 39 persen per DDB dan terus terpangkas ke angka 33 persen di tahun 2007.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB memasuki level psikologis baru di tahun 2008 ketika mencatatkan angka 28,3 persen. Pun demikian tahun berikutnya, pada 2009 rasio utang pemerintah tercatat sebesar 26,1 persen.

Rasio utang era SBY di periode kedua sejak tahun 2010 hingga 2014 juga masih terjaga tren penurunannya, kecuali terjadi sekali kenaikan yang tidak signifikan dan masih bertahan di bawah 25 persen.

Pada 2010 misalnya, rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26,1 persen. Tahun berikutnya, pada 2011 angkanya turun menjadi 24,4 persen dan mencapai titik terendah pada 2012 yakni sebesar 23 persen.

Baca juga: BPK Khawatirkan Bengkaknya Utang Pemerintah di Era Jokowi

Kenaikan rasio utang era SBY baru terjadi pada tahun 2013 yakni menjadi 24,9 persen dan kembali turun di angka 24,74 persen pada tahun 2014.

Rasio utang pemerintah era Jokowi

Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB di era Presiden Jokowi relative konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015, rasio utang pemerintah naik menjadi 27,43 persen, dan naik lagi ke angka 28,33 persen di tahun 2016.

Berikutnya, kenaikan rasio utang era Jokowi kembali terjadi pada tahun 2017 yakni 29,4 per PDB. Kemudian, di tahun 2018 dan 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB masing-masing 29,98 persen dan 29,8 persen.

Pada tahun 2020, rasio utang terhadap PDB menembus level psikologis baru ketika mencapai angka 38,68 persen. Angka tersebut menjadi rasio utang tertinggi sepanjang kepemimpinan Jokowi.

Kini di Agustus 2021, rasio utang pemerintah terbaru adalah 40,85 persen. Atau kembali mencatatkan rekor kenaikan.

Baca juga: Jadi Kontroversi, Berapa Utang Pemerintah di Era Jokowi?

Janji kampanye Jokowi

Saat masih menjadi calon Presiden dari PDI Perjuangan tahun 2014, Jokowi mempunyai visi misi untuk mengurangi utang negara.

Salah satu caranya, Jokowi ingin merubah Indonesia sebagai negara produsen dan mengurangi konsumsi terutama dari barang impor.

"Dilarikan ke produksi, Indonesia jadi negeri produsen," ujar Jokowi dikutip dari pemberitaan Tribunnews, 5 Juni 2014.

Untuk meningkatkan produksi, Jokowi berharap produk dalam negeri bisa banyak di ekspor. Karena Jokowi sudah berpengalaman sebagai pengusaha kayu selama 24 tahun.

"Harus dibarengi dengan peningkatan produksi, dan produksi arahkan ke pasar ekpsor, kebetulan saya eksportir bagaimana memasarkan," jelas Jokowi.

Baca juga: Mengenal SBN, Sumber Utang Pemerintah Paling Besar Saat Ini