Membandingkan Utang Pemerintah Era SBY dan Jokowi, Mana Paling Besar?

Kompas.com - Diperbarui 01/10/2021, 09:10 WIB
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama istri, Ani Yudhoyono, melambaikan tangan usai melakukan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2014). Bagi Presiden SBY dan Wapres Boediono upacara kemerdekaan ini adalah yang terakhir dalam masa jabatannya. TRIBUNNEWS/DANY PERMANASusilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama istri, Ani Yudhoyono, melambaikan tangan usai melakukan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2014). Bagi Presiden SBY dan Wapres Boediono upacara kemerdekaan ini adalah yang terakhir dalam masa jabatannya.
  • Total utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun
  • Total utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun
  • Total utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun
  • Total utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun
  • Total utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun
  • Total utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun
  • Total utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun
  • Total utang pemerintah Agustus 2021: Rp Rp 6.625,43 triliun.

Rasio utang era SBY dan Jokowi

Dalam ketentuan UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003, batas rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 60 persen.

Artinya, jika melebihi batas tersebut maka Indonesia terlilit pada sebuah kondisi yang disebut jebakan utang, yakni ketika sebuah negara tidak lagi sanggup membayar utang sehingga harus membayarnya dengan menambah utang baru.

Kendati dalam aturannya ditetapkan batas rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 60 persen, rasio utang Indonesia pernah mengalami naik-turun pada setiap pemerintahan.

Rasio utang pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tercatat selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sepanjang periode 2014-2020.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama kepemimpinannya di rentang 2004-2014.

Baca juga: Perjalanan Lonjakan Utang Pemerintah di 2 Periode Jokowi

Rasio utang pemerintah era SBY

Presiden SBY melanjutkan tren penurunan rasio utang pemerintah sebelumnya, yang sempat naik tajam pada akhir Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Betapa tidak, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 58 persen pada tahun 1998. Angka tersebut naik 20 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 38 persen pada 1997.

Pada 1999, grafik lonjakan rasio utang pemerintah masih terjadi yang menunjukkan titik 85 persen terhadap PDB. Puncak rasio utang pemerintah terhadap PDB paling tinggi sepanjang sejarah tercatat pada 2000, dengan angka 89 persen.

Meski begitu, sejak titik puncak rasio utang tertinggi itu, tahun-tahun berikutnya rasio utang pemerintah Indonesia terus mengalami penurunan yang juga dilanjutkan pada era Presiden SBY.

Pada tahun 2004, rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 57 persen, yang kemudian turun 10 poin ke angka 47 persen di tahun 2005.

Baca juga: Peringatan BPK: Kenaikan Utang Pemerintah Sudah Level Mengkhawatirkan

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Kompas.com
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor 'Online' Lebih Cepat dan Mudah

Unduh M-Paspor, Cara Membuat Paspor "Online" Lebih Cepat dan Mudah

Whats New
Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga 'Panic Buying' Warga

Duduk Perkara Lengkap Mahalnya Harga Minyak Goreng, Dugaan Kartel, Kebijakan Satu Harga Rp 14.000 Per Liter, hingga "Panic Buying" Warga

Whats New
OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

OJK Turunkan ATMR Kredit Kendaraan Listrik, Beli Motor dan Mobil Listrik dengan Cicilan Jadi Mudah

Whats New
[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

[POPULER MONEY] Serba-serbi Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter | Mahfud MD Ungkap Ulah Pengemplang BLBI | Gojek Sewakan Motor Listrik

Whats New
Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Whats New
Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Berapa Biaya Mengurus Sertifikasi Halal Terbaru?

Whats New
Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodetabek Naik Jadi Rp 15.000

Whats New
Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Endus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya

Whats New
MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

MUI Tegas Haramkan Uang Kripto Bitcoin dkk, Ini Alasannya

Whats New
Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Aturan Diralat, Pemerintah Izinkan Ratusan Perusahaan Ekspor Batu Bara

Whats New
Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Jadi Tuan Rumah Rapat Menteri G20, Pemkab Belitung Gandeng Pertamina

Whats New
Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Revitalisasi Pasar Legi Surakarta Telah Rampung

Whats New
Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Meski Terus Tumbuh, Sektor Digital Masih Punya Banyak PR

Whats New
Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.