Hapus Klausul Pajak Minimum Perusahaan Merugi, Pemerintah: Agar Tak Memberatkan Pengusaha

Kompas.com - 06/10/2021, 16:48 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk menghapus alternative minimum tax alias pajak minimum untuk perusahaan merugi sebesar 1 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Padahal sebelumnya dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah sudah menambah klausul pajak minimum untuk badan usaha yang selalu menyatakan rugi tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, dihapusnya klausul tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dihapusnya calon aturan baru tersebut dilakukan agar tidak memberatkan badan usaha.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan AMT agar tidak memberatkan Wajib Pajak (pengusaha), khususnya Wajib Pajak (pengusaha) sektor UMKM dan Wajib Pajak yang memang benar-benar mengalami kerugian (bukan rugi artifisial)," kata Neilmaldrin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Ada Risiko Gagal Bayar Utang, Menkeu AS Sebut AS Bakal Kembali Resesi

Tak hanya kesepakatan antar pemerintah dan DPR, penghapusan tarif pajak minimum sudah melalui proses pembahasan bersama seluruh stakeholder pemerintah.

Pemerintah kata Neil, melakukan berbagai diskusi dan kajian bersama masyarakat yang diwakili oleh asosiasi, LSM, pakar perpajakan, hingga praktisi pendidikan, melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah focus group discussion (FGD).

"Oleh karena itu, segala kebijakan yang tertera dalam RUU HPP dirasa sudah mempertimbangkan segala peluang dan risiko yang mungkin terjadi di tengah masyarakat," ucap Neil.

Padahal sebelumnya, adanya usul tarif pajak minimum sebesar 1 persen bermaksud untuk meminimalkan pengemplangan pajak perusahaan. Sebab, selalu ada tren peningkatan pelaporan perusahaan merugi yang berpotensi menjadi celah penghindaran pajak.

Pemerintah mencatat, WP Badan yang melaporkan kerugian meningkat dari 8 persen menjadi 12 persen pada tahun 2019. WP Badan yang melaporkan kerugian selama 5 tahun berturut-turut meningkat dari 5.199 badan periode 2012-2016 menjadi 9.496 badan tahun 2015-2019.

Baca juga: Pertamina Kembangkan Terminal Crude Oil Lawe-Lawe

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perusahaan-perusahaan itu tetap beroperasi dan mengembangkan usaha di Indonesia.

"Implementasi AMT dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan WP secara agresif, yang telah menyebabkan WP melaporkan secara terus-menerus kerugian atau melaporkan pajak dlm jumlah yang sangat kecil," tutur Sri Mulyani

Bahkan, Sri Mulyani sempat menggodok kriteria perusahaan merugi yang akan dikenakan tarif pajak minimum. Bendahara negara ini mengatakan, pembuatan kriteria bermaksud supaya pemungutan pajak atas perusahaan merugi tidak bersifat eksesif atau bersifat pemalakan.

"Agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, dan tidak bersifat eksesif sehingga tidak berarti kita memalaki atau dalam hal ini walaupun rugi tetap perlu bayar. Kita melihat dan ditetapkan terbatas pada WP badan yang memenuhi kriteria tertentu," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI membahas RUU KUP, Senin (13/9/2021).

Mengutip draf RUU KUP, PPh minimum untuk perusahaan merugi dikenakan dengan tarif 1 persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.

Penghasilan tersebut sebelum dikurangi biaya terkait, tidak termasuk penghasilan yang dikenai pajak bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak.

Kendati demikian, besaran PPh minimum sebesar 1 persen itu masih bisa diubah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Baca juga: PLN Minta Industri Batu Bara Dahulukan Kebutuhan di Dalam Negeri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Whats New
Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Spend Smart
Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang Mulai Hari Ini, Beberapa Ruas Tak Bisa Dilalui

Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang Mulai Hari Ini, Beberapa Ruas Tak Bisa Dilalui

Whats New
Sebelum Tukar Valas, Simak Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Sebelum Tukar Valas, Simak Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Whats New
Minta Minyak Murah, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia dan Qatar

Minta Minyak Murah, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia dan Qatar

Whats New
Tokenisasi Sukuk untuk Danai UMKM

Tokenisasi Sukuk untuk Danai UMKM

Whats New
Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat

Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat

Whats New
Dogecoin Melonjak 7,2 Persen, Cek Harga Kripto Terbaru

Dogecoin Melonjak 7,2 Persen, Cek Harga Kripto Terbaru

Whats New
Menteri ESDM Sebut Harga Keekonomian BBM Ron 90 Sudah di Atas Rp 30.000

Menteri ESDM Sebut Harga Keekonomian BBM Ron 90 Sudah di Atas Rp 30.000

Whats New
Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tutup Satu-satunya Kilang Minyak di Negaranya

Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tutup Satu-satunya Kilang Minyak di Negaranya

Whats New
Awali Karier sebagai Bankir, Murniati Mukhlisin Kini Sukses Jadi Akademisi dan Pimpin Kampus

Awali Karier sebagai Bankir, Murniati Mukhlisin Kini Sukses Jadi Akademisi dan Pimpin Kampus

Smartpreneur
Simak Biaya Balik Nama Motor 2022, serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Simak Biaya Balik Nama Motor 2022, serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Whats New
Musim 'Window Dressing' Mulai Terlihat, IHSG Bakal Lanjut Menguat?

Musim "Window Dressing" Mulai Terlihat, IHSG Bakal Lanjut Menguat?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.