Pajak Karbon ke PLTU Ditetapkan Rp 30 Per Kg Karbon Dioksida Ekuivalen

Kompas.com - 07/10/2021, 16:00 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keterangan usai mengunjungi lokasi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Menkumham akan membentuk lima tim untuk menindaklanjuti peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa. ANTARA FOTO/FAUZANMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keterangan usai mengunjungi lokasi kebakaran Lapas Kelas I Tangerang di Kota Tangerang, Banten, Rabu (8/9/2021). Menkumham akan membentuk lima tim untuk menindaklanjuti peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengatur besaran pajak karbon sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Besaran tarif menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021). Semula, tarif pajak karbon diusulkan Rp 75 per kilogram CO2e.

"Tarif Rp 30 per kilogram CO2e diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: PLN Minta Industri Batu Bara Dahulukan Kebutuhan di Dalam Negeri

Yasonna mengungkapkan, pemerintah sudah menunjuk industri yang pertama kali akan dikenakan pajak karbon.

Mulai Tahun 2022 sebagai tahap awal, pihaknya bakal menerapkan pajak karbon pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.

"Diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax)," beber Yasonna.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pengenaan pajak karbon diberlakukan untuk memulihkan lingkungan sebagai bagian dari komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia turut meratifikasi perjanjian internasional seperti Paris Agreement dengan komitmen menurunkan 26 persen emisi GRK pada tahun 2020, dan 29 persen pada tahun 2030.

Baca juga: Bukit Asam Kejar Target Produksi Batu Bara 30 Juta Ton Tahun Ini

Bahkan angkanya bisa lebih tinggi bila mendapat dukungan internasional sebesar 41 persen pada tahun 2030.

"Pengenaan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy, untuk meminimalisasi dampak terhadap dunia usaha, namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon," pungkas Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Turun Rp 3.000 Per Gram, Ini Rinciannya

Harga Emas Antam Turun Rp 3.000 Per Gram, Ini Rinciannya

Spend Smart
Alpha JWC Ventures: Suntikan Rp 71 Miliar ke Bisnis Es Doger Gibran Masih Wajar

Alpha JWC Ventures: Suntikan Rp 71 Miliar ke Bisnis Es Doger Gibran Masih Wajar

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Menpan RB: Rekrutmen Tenaga Honorer Mengacaukan Hitungan Kebutuhan Formasi ASN

Menpan RB: Rekrutmen Tenaga Honorer Mengacaukan Hitungan Kebutuhan Formasi ASN

Whats New
Negara Maritim: Pengertian, Ciri-ciri, dan Pilar Penyangganya

Negara Maritim: Pengertian, Ciri-ciri, dan Pilar Penyangganya

Whats New
Ini 5 Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia

Ini 5 Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia

Whats New
Heboh soal Bisnis Es Doger Gibran Disuntik Rp 71 Miliar, Alpha JWC Ventures Buka Suara

Heboh soal Bisnis Es Doger Gibran Disuntik Rp 71 Miliar, Alpha JWC Ventures Buka Suara

Whats New
IHSG Bakal Lanjut Melemah? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjut Melemah? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Tidak Buka Seleksi CPNS Tahun Ini, Pemerintah Hanya Rekrut PPPK

Tidak Buka Seleksi CPNS Tahun Ini, Pemerintah Hanya Rekrut PPPK

Whats New
Link Live Streaming Webinar Babak Baru Perpajakan Indonesia Pasca-Terbitnya UU HPP

Link Live Streaming Webinar Babak Baru Perpajakan Indonesia Pasca-Terbitnya UU HPP

Whats New
Nekat Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14.000 Per Liter, Ini Sanksinya

Nekat Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14.000 Per Liter, Ini Sanksinya

Whats New
Minyak Goreng Resmi Dijual Rp 14.000 Per Liter Mulai Hari Ini, di Mana Belinya?

Minyak Goreng Resmi Dijual Rp 14.000 Per Liter Mulai Hari Ini, di Mana Belinya?

Whats New
Cara Cek Sertifikat Vaksin Tanpa Perlu Install Aplikasi PeduliLindungi

Cara Cek Sertifikat Vaksin Tanpa Perlu Install Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya

Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya

Whats New
Kendala Terowongan Kereta Cepat Diselesaikan berkat Tenaga Ahli China

Kendala Terowongan Kereta Cepat Diselesaikan berkat Tenaga Ahli China

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.