Ekonom Nilai Penggunaan NIK sebagai NPWP Bisa Ciptakan Keadilan bagi Wajib Pajak

Kompas.com - 08/10/2021, 19:31 WIB
Ilustrasi kebiijakan perpajakan SHUTTERSTOCK/PRETTY VECTORSIlustrasi kebiijakan perpajakan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) kini bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.

Hal tersebut menyusul telah disahkannya Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakn (HPP) oleh DPR RI pada Kamis (7/10/2021).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai, langkah tersebut dapat menciptakan keadilan bagi para wajib pajak.

"Saya sangat menyambut baik kalau KTP dan NPWP bisa disatukan. Di sini lah baru bisa terjadi keadilan," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (8/10/2021).

Baca juga: Naskah Lengkap UU HPP, Penjelasan, dan Poin-poin Pentingnya

Menurut Aviliani, dengan adanya penggabungan tersebut akan mempermudah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau transaksi yang dilakukan masyarakat sebagai wajib pajak.

"Jadi tidak juga yang gede-gede dipajakin terus, atau yang kecil enggak pernah bayar pajak juga," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi semuanya sesuai dengan aturan. Kalau di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) harus bayar pajak," tambahnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indef, banyak orang mengaku ingin membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dinilai masih sulit untuk dipahami.

"Ini perlu diakomodasi, bagaimana sesimpel mungkin orang mau bayar pajak," ucapnya.

Baca juga: RUU HPP Disahkan Hari Ini, Simak Poin-poin Pentingnya

Sebagai informasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan, penggabungan NIK dan NPWP dilakukan untuk mempermudah wajib pajak membayarkan kewajibannya.

Meskipun digabung, Yasonna menegaskan, tidak semua WNI akan dikenakan pajak penghasilan. Pemerintah tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.

"Apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun," tutur Yasonna.

Baca juga: UU HPP Disahkan, UMKM yang Penghasilannya di Bawah Rp 500 Juta Bakal Bebas PPh


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.