Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Bagaimana Aturan Pajak Bisnis Franchise Kedai Kopi?

Kompas.com - 05/11/2021, 15:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dear, Tanya-tanya Pajak....

Saya dan kawan memulai bisnis kedai kopi kecil-kecilan sejak 2018. Ternyata animo konsumen cukup tinggi dan ada yang mengajak bermitra (franchise). Kalau kami ingin mengembangkan bisnis franchise kedai kopi, bagaimana aspek perjakannya (PPh dan PPN)?

Terima kasih 

~Darto, Depok

 

Jawaban:

Salaam, Bapak Darto....

Terima kasih atas pertanyaan Anda. 

Saya berasumsi Anda sebagai pemilik kedai kopi merupakan pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini merupakan langkah paling awal untuk menjalankan kepatuhan perpajakan. 

Dalam dunia franchise, dikenal istilah franchisor (pemberi hak waralaba) dan franchisee (penerima atau pengguna hak waralaba), yang masing-masing bisa berupa individu ataupun badan usaha. 

Baca juga: Buka Usaha Kos 7 Kamar, Bebas Pajak?

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019, Hak khusus berupa franchise wajib didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh perseorangan atau badan usaha pemilik waralaba untuk dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian. 

Pada umumnya, berdasarkan perjanjian timbal balik antara franchisee dengan franchisor timbul kewajiban membayar fee kepada pemilik hak waralaba. Bentuknya bisa berupa royalti atas penggunaan nama/merek/sistem, pembelian material, penyewaan peralatan, jasa manajemen, dan lainnya. 

Baca juga: Keuntungan Transaksi Kripto Kena Pajak?

Pajak penghasilan (PPh)

Atas keseluruhan fee atau penghasilan yang diterima franchisor tersebut merupakan objek pajak penghasilan (PPh). 

Sehubungan dengan kegiatan UMKM, pemerintah memberikan banyak kemudahan terkait dengan perpajakan. Salah satunya, UMKM dapat memilih menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen dari omzet. Syaratnya, nilai omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar setahun. Namun, penggunaan fasilitas PPh final 0,5 persen ini bersifat sementara. 

"Penggunaan fasilitas PPh final 0,5 persen bagi UMKM ini bersifat sementara. 

Bagi pelaku UMKM orang pribadi paling lama bisa menikmati fasilitas ini selama 7 tahun. Sedangkan bagi UMKM berbadan usaha berbentuk CV, firma, atau koperasi paling lama 4 tahun. Adapun bagi UMKM berstatus Perseroan Terbatas (PT) maksimal 3 tahun. 

Setelah jangka waktu pemanfaatan PPh Final habis maka berlaku kembali ketentuan umum PPh. Bagi pembayar pajak orang pribadi tarif PPh yang berlaku bersifat progresif sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak (bukan lagi omzet). 

Tarif Pajak Penghasilan (PPh)KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Tarif Pajak Penghasilan (PPh)
 

Sementara bagi wajib pajak badan usaha, tarif PPh-nya sebesar 22 persen. 

Sebagai catatan, PPh atas royalti, jasa manajemen, atau persewaaan alat yang dipotong dan dibayarkan oleh pemilik hak waralaba (franchisee) dapat dikreditkan oleh penerima pengguna hak waralaba (franchisor) dalam SPT PPh Badan. 

Perubahan PPh saat UU HPP berlaku

Saat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku untuk PPh mulai Tahun Pajak 2022, ketentuan umum terkait lapisan dan tarif PPh untuk orang pribadi akan berubah, dengan perbandingan sebagaimana ada di dalam tabel berikut ini:

Perubahan dan perbandingan lapisan dan tarif PPh di UU PPh dan UU HPP.  KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Perubahan dan perbandingan lapisan dan tarif PPh di UU PPh dan UU HPP.

Baca juga: Kapan Aturan Baru Pajak UU HPP Berlaku?

UU HPP juga menyebabkan PPh badan tetap dikenakan sebesar 22 persen sebagaimana pada 2020 dan 2021, tidak jadi turun menjadi 20 persen pada 2022 sebagaimana semula diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. 

Adapun terkait UMKM, UU HPP memberi tambahan kemudahan lagi berupa pembebasan PPh untuk omzet per tahun hingga Rp 500 juta bagi usaha perorangan yang memilih memakai  PPh Final 0,5 persen sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018. 

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

Pajak Restoran & PPN

Minuman kopi dan sejenisnya yang dijual ke konsumen dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, makanan dan minuman yang disajikan oleh kedai kopi merupakan objek pajak restoran.

Besaran tarif dan pemungutan pajak restoran menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk mengetahui berapa tarif pajak restoran, Anda dapat memastikannya ke badan atau dinas pendapatan daerah setempat. 

Adapun penghasilan dari transaksi franchise berupa royalti, penyerahan kopi, persewaan alat/barang, dan jasa manajemen merupakan objek atau terhutang PPN.

Baca juga: Potensi Masalah di Balik Perluasan Objek PPN

Untuk bisa memungut dan menyetorkan PPN, franchisee ataupun franchisor harus berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Dalam hal ini, UMKM atau pengusaha beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun bisa memilih untuk dikukuhkan ataupun tidak sebagai PKP. Adapun bagi pengusaha beromzet lebih dari Rp 4,8 miliar setahun otomatis dikukuhkan sebagai PKP yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Saat ini tarif PPN adalah 10 persen. UU HPP memastikan PPN naik menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan naik lagi menjadi 12 persen selambat-lambatnya 1 Januari 2025. 

Baca juga: Beli Sekarang, Tahun Depan PPN dan Harga-harga Naik!

Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.    

Salaam,

Winni Hidayanti

 

Catatan:

Tanya-tanya Pajak merupakan kolaborasi Kompas.com dan MUC Consulting, untuk Sahabat Kompas.com bertanya dan memperbarui informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Sahabat Kompas.com dapat mengajukan pertanyaan lewat komentar artikel ini , melalui komentar artikel di link ini, atau langsung klik ini

Baca juga: Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Bos Bulog Yakin Temukan Bukti Adanya Praktik Mafia Beras...

Saat Bos Bulog Yakin Temukan Bukti Adanya Praktik Mafia Beras...

Whats New
Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Whats New
Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Whats New
Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Whats New
Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Whats New
BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

Work Smart
Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Whats New
RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

Whats New
Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Whats New
PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Whats New
Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Whats New
Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Whats New
Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+