Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN Turun Jadi 4,7 Persen pada Tahun Depan

Kompas.com - 18/11/2021, 18:15 WIB
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani saat Kompas 100 CEO Forum Ke-12 bertema Ekonomi Sehat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (18/11/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani saat Kompas 100 CEO Forum Ke-12 bertema Ekonomi Sehat 2022 di Jakarta Convention Center, Kamis (18/11/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 4,7 persen pada tahun 2022.

Defisit ini jauh lebih rendah dari yang ditetapkan UU APBN sebesar 4,85 persen atau Rp 868,02 triliun.

"Tahun depan defisit (APBN) 4,7 persen, tapi dengan estimasi penerimaan negara sebelum ada komoditas boom dan sebelum juga kita reform UU pajak. Jadi kita berharap defisitnya bisa lebih rendah dari yang ada dalam UU," kata Sri Mulyani dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

Bendahara negara ini mengungkapkan, proyeksi defisit yang lebih rendah dipengaruhi oleh adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

UU berisi perubahan aturan perpajakan, mulai dari pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga mekanisme pajak karbon.

Baca juga: Ini Sanksi Bagi Pengusaha yang Bayar Upah Murah kepada Pekerja

Asal tahu saja, defisit APBN membengkak sejak pandemi Covid-19. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah diberi waktu untuk kembali menurunkan defisit sebesar 3 persen pada tahun 2023 mendatang. Naiknya defisit sebagai akibat penerimaan negara yang turun drastis namun belanja negara harus diperbesar.

"Yang penting fokus pemerintah adalah masyarakat selamat. Instrumen APBN adalah tool. Jadi jangan dibalik, ekonomi enggak selamat, masyarakat enggak selamat. Tapi memang APBN enggak boleh terus dipakai untuk extraordinary," ucap dia.

Sementara pada tahun ini, defisit fiskal diproyeksi mengecil di rentang 5,2-5,4 persen dari ketentuan UU APBN sebesar 5,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan negara yang lebih tinggi.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, penerimaan negara bisa mencapai Rp 1.916,8 triliun sepanjang tahun 2021. Penerimaan negara tersebut meningkat sebesar 16,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Hingga Oktober 2021, penerimaan sudah tembus Rp 1.510 triliun atau meningkat 18,2 persen (yoy). Penerimaan ini setara dengan 86,5 persen dari target Rp 1.743,6 triliun.

"Dalam UU disebutkan 5,7 persen, kita mungkin akan end up di sekitar 5,2-5,4 persen. Nanti masih akan ada barang yang bergerak sampai 1,5 bulan ini. Ini lebih kecil dari yang kita lihat dalam UU APBN," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Gubernur BI Sebut Ruang Penurunan Bunga Kredit Masih Terbuka, Ini Alasannya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.