KSPI: Aksi Mogok Nasional 6-8 Desember 2021 Tetap Dilakukan

Kompas.com - 30/11/2021, 09:10 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Pertemuan presiden dengan pimpinan konfederasi buruh tersebut membahas kondisi investasi dan ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/wpa/aww. ANTARA FOTO/BAYU PRASETYOPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019). Pertemuan presiden dengan pimpinan konfederasi buruh tersebut membahas kondisi investasi dan ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/wpa/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan, aksi mogok nasional akan tetap dilakukan pada 6-8 Desember 2021.

Aksi mogok nasional itu sebagai bentuk kekecewaan buruh atas keputusan pemerintah yang hanya menaikkan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen.

Kenaikan upah itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Mogok nasional tetap kami rencanakan 6-8 Desember 2021, bila mana keputusan gubernur tentang upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tetap menggunakan PP 36, mogok nasional," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Ini Komentar Buruh soal Jokowi yang Sebut UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Maka, tuntutan dalam aksi mogok tersebut masih sama dari rencana awal yakni menaikkan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minim kabupaten/kota (UMK) sebesar 7-10 persen.

Isu lain yang akan diangkat dalam aksi mogok adalah terkait respons pemerintah terhadap putusan MK bahwa UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK meminta DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan selama masa perbaikan.

Said menyayangkan pernyataan pemerintah yang dinilai tak sesuai dengan putusan MK. Ia menjelaskan, putusan MK adalah terkait uji formil, artinya prosedurnya yang diperiksa, bukan pasal per pasal atau uji materil.

Di sisi lain, karena UU Cipta Kerja sudah cacat formil, maka Said menilai, beleid itu sudah kehilangan objek sehingga tak perlu lagi diperiksa pasal demi pasal.

"Nah yang diperintah oleh MK, yang diperbaiki adalah uji prosedurnya, bukan pasal demi pasal," katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Whats New
Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Mencari Rezeki Tanpa Polusi dengan Sunyi Bunyi Motor Listrik

Whats New
Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Bantu Akses Kesehatan Warga Tapsel, Agincourt Bangun Fasilitas Tambahan RS Bhayangkara

Rilis
Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Menkop UKM: Kewenangan Saya Terbatas untuk Tangani Koperasi Bermasalah

Whats New
Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Kemenaker: Pekerjaan yang Bersifat Rutin dan Terprediksi Rentan Terkena Otomasi

Rilis
Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Targetkan Capai 1 Juta Jargas, Ini Strategi Bisnis dan Pemasaran Subholding Gas Pertamina

Whats New
Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Penjelasan Sri Mulyani soal Rencana Kenaikkan Tarif Listrik Golongan 3.000 VA ke Atas

Whats New
Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Semua Pelaku Usaha Jasa Keuangan Harus Tunduk pada POJK Perlindungan Konsumen

Whats New
Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO Dinilai Sudah Tepat

Whats New
Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Cek Daftar Pinjol Legal 2022 Terbaru, Jumlahnya Jadi 102

Whats New
Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Tekan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000, Bulog Diminta Cadangkan Pasokan

Whats New
Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Dilema Negara Hadapi Ketidakpastian Global, Kendalikan Inflasi atau Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi

Whats New
BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

BPJT: MLFF Diterapkan Bertahap di Beberapa Ruas Tol Akhir 2022

Whats New
Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Video Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.