Ongkos Logistik RI Masih yang Termahal Se-ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya logistik masih menjadi tantangan Indonesia di tengah suburnya transaksi daring selama pandemi Covid-19.

Tak ayal, para pelanggan dan pelaku usaha kerap mengeluhkan besarnya biaya pengiriman saat melakukan transaksi daring.

Asisten Deputi Bidang Industri Pendukung Infrastruktur pada Kemenko Kemaritiman dan Investasi Yohannes Yudi Prabangkara mengakui, saat ini Indonesia masih memiliki masalah besar menurunkan biaya logistik.

Baca juga: Periode Libur Nataru, Ini Syarat Perjalanan Sopir Angkutan Logistik

“Biaya kirim komoditas dari Pulau Seram ke Surabaya sebesar Rp 60 juta per kontainer. Sementara, ongkos kirim dari Surabaya ke Cina hanya Rp 30 juta per kontainer. Ini butuh perhatian khusus,” ujar Yudi dalam siaran pers, Jumat (3/12/2021).

Yudi lantas mengutip survei yang dilakukan Bank Dunia pada 2018 mengenai performa logistik. Dalam survei tersebut, Indonesia berada di urutan ke-46 dari 160 negara.

"Skor Indonesia untuk biaya logistik adalah 3,15 dari 5. Biaya logistik ini tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, mendekati 24 persen dari PDB," beber Yudi.

Yudi menjelaskan, mahalnya biaya logistik di tengah konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama PDB.

Saat ini, RI telah membukukan PDB sebesar Rp 15.434.2 triliun atau 1,059.6 miliar dollar AS.

Baca juga: Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Pembelian barang dari e-commerce sendiri membukukan nilai transaksi sebesar Rp 266,3 triliun atau sekitar 18 miliar dollar AS.

Menurut prediksi laporan eConomy SEA 2020 besutan Google, Temasek dan Bain & Co, ekonomi digital Indonesia akan melonjak secara signifikan menjadi 124 milliar dollar AS pada 2024.

"Hal ini akan membuat Indonesia mendominasi pasar ekonomi digital sebesar 40 persen dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara," jelas Yudi.

Oleh karena itu kata Yudi, pemerintah tengah melakukan sejumlah rencana aksi untuk memperbaiki kondisi biaya logistik.

Ada sejumlah sektor yang tengah dibidik untuk dibenahi, yakni kepabeanan, kondisi infrastruktur, sistem pelacakan pengiriman barang, kemudahan pengiriman barang ke luar negeri, dan tata kelola logistik.

Baca juga: Pakar Kemaritiman: Efisiensi Biaya Logistik Kunci Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah pun sudah membuat PP yang diharapkan berujung pada efisiensi kerja dan biaya.

PP turunan UU Cipta Kerja yang dimaksud yakni PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.