Pemerintah Buka Opsi Tarik Utang Lebih Cepat pada Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka opsi untuk menarik utang lebih cepat (prefunding) dari pelaksanaan APBN 2022 untuk menutup sebagian defisit fiskal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, opsi prefunding tetap ada meskipun hingga kini probabilitas terlampau kecil.

"Saat ini kami tidak menutup kemungkinan untuk prefunding, tapi berdasarkan probabilitas sangat kecil. Insha Allah (kondisi) APBN kita sangat baik sampai November kemarin," kata Luky dalam konferensi pers, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Uji Coba LRT Jabodebek Tanpa Masinis Dimulai Juni 2022

Setidaknya kata Luky, beragam pertimbangan akan diambil sebelum pemerintah melakukan prefunding. Pertimbangan tersebut yakni kondisi pasar dan kondisi APBN tahun 2021.

Dari sisi APBN, pemerintah mencatat mulai adanya kenaikan pendapatan negara dari sisi perpajakan. Sampai Oktober 2021, penerimaan perpajakan tumbuh 17 persen secara tahunan mencapai Rp 1.159,4 triliun, atau sudah mencapai 80,3 persen dari target APBN Rp 1.444,5 triliun.

Dirinci lebih jauh, penerimaan pajak tumbuh 15,3 persen secara tahunan, sementara bea dan cukai tumbuh 25,5 persen secara tahunan. Porsinya masing-masing sudah 77,6 persen dan 95,7 persen terhadap APBN 2021.

"Kita lihat sisi penerimaan pertumbuhan 16 persen bulan Oktober, dan angka sementara November ini meningkat lagi. Jadi cukup optimis pajak bisa mencapai target," ucap Luky.

Kemudian dari kondisi pasar, Luky melihat kondisi pasar masih cukup dinamis dengan adanya gejolak normalisasi kebijakan (tapering) bank sentral AS, The Fed.

Baca juga: Buruh Bisa Ajukan KPR via BP Jamsostek, Ini Syarat dan Caranya

Di sisi lain, pemerintah masih bertumpu kepada Bank Indonesia yang membeli surat utang melalui mekanisme tanggung renteng (burden sharing) sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) III.

"Jadi memang kita dimungkinkan untuk dilakukan prefunding untuk dipakai menutup pembiayaan 2022 untuk menutup defisit 2021. Biasanya tergantung banyak hal, yaitu di sisi market kita lihat seperti apa kondisi market apakah kondusif, dan pertimbangan lain seperti posisi kas kita," pungkas Luky.

Sebagai informasi, pemerintah bakal menarik utang Rp 973,6 triliun untuk membiayai defisit fiskal pada tahun 2022. Nominal ini 5,2 persen lebih rendah dibanding outlook penarikan utang sepanjang 2021 yang sebesar Rp 1.026 triliun.

Sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Baca juga: Pemerintah Tarik Utang Rp 973,6 Triliun Tahun Depan, Porsi Valas Capai 20 Persen