Indonesia Terancam Gelap Gulita Apabila Batubara Boleh Diekspor

Kompas.com - 01/01/2022, 23:51 WIB
Seorang petugas sedang melakukan perbaikan listrik yang padam di Blora KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANASeorang petugas sedang melakukan perbaikan listrik yang padam di Blora

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik.

Berdasarkan surat bernomor B1611/MB.05/DJB.B/2021 yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara ini berlaku per 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

Menurut Ridwan dalam suratnya sebagaimana dikutip dari Kontan, persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah, sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang  berdampak pada sistem kelistrikan nasional.  

Jika kondisi ini dibiarkan, PLTU yang beroperasi saat ini tidak akan mendapatkan pasokan suplai batubara yang mencukupi. Hal ini bisa memicu banyak pemadaman karena defisit listrik.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Seluruh Ekspor Batubara Dilarang Pemerintah

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi  dapat melakukan Penjualan ke luar negeri komoditas batubara yang diproduksi  setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mengamankan pasokan batubara untuk kelistrikan umum serta mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022, Ridwan mohon kerja sama tiga instansi untuk melakukan penghentian ekspor batubara.

Ketiga pihak yang dimaksud yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kedua Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan ketiga Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sebagai otoritas terkait dengan larangan ekspor.

Selain pelarangan ekspor, seluruh perusahaan pemegang PKP2B, UIP, UIPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan pemegang izin pengangkutan dan penjualan batubara wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik.

Baca juga: Siapa Marimutu Sinivasan yang Tolak Bayar Utang BLBI Rp 29 Triliun?

Ini sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PLN dan produsen listrik independen (IPP).

Disebutkan jika perusahaan batubara sudah memiliki batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal, kementerian menginstruksikan agar segera dikirim ke pembangkit listrik milik PLN dan IPP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaannya segera diselesaikan dengan PLN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Bitcoin dkk Turun, Cek Harga Kripto Hari Ini

Harga Bitcoin dkk Turun, Cek Harga Kripto Hari Ini

Earn Smart
Wall Street Jatuh, Saham–saham Retail di AS Rontok

Wall Street Jatuh, Saham–saham Retail di AS Rontok

Whats New
Soal THR Pekerja, Ini Kata Dunkin' Donuts

Soal THR Pekerja, Ini Kata Dunkin' Donuts

Whats New
Erick Thohir: BUMN Akan Buka 2.300 Lowongan Magang

Erick Thohir: BUMN Akan Buka 2.300 Lowongan Magang

Work Smart
[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

[POPULER MONEY] Profil Lin Che Wei | Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian | MLFF Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.