Erick Thohir Sudah Wanti-wanti PLN soal Krisis Pasokan Batu Bara Sejak Awal 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, sejak awal tahun lalu telah mewanti-wanti PLN terkait pasokan batu bara untuk kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik.

Ia bilang, persoalan pasokan baru bara PLN telah menjadi perhatiannya mengingat adanya kondisi La Nina yang menyebabkan banjir sehingga produksi batu bara menurun.

"Saya sendiri sudah memimpin rapat ini Januari 2021, ketika ada kekurangan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk listrik. Ada La Nina dan banjir, produksi menurun, pengiriman terhambat. Siklus ini sebenarnya sesuatu yang wajar dan kita harus antisipasi," ungkapnya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Buntut Krisis Pasokan Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer PLN

Padahal, lanjut Erick, Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara. Oleh sebab itu, dari komposisi penggunaan untuk listrik, pasokan batu bara seharunya aman dan tidak ada krisis energi.

"Karena itu kalau kita sebagai negara punya sumber daya alam yang besar, tapi tidak punya rencana, apalagi tidak menjaga untuk tidak jadi krisis, ini adalah kesalahan besar," kata Erick.

Ia mengungkapkan, dalam rapat di awal tahun lalu, telah meminta PLN agar pembelian batu bara bisa dalam jangka panjang. Terlebih pemerintah sudah memiliki kebijakan domestic market obligation (DMO).

DMO merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan dalam negeri. Kewajiban DMO diatur sebesar 25 persen dengan patokan harga 70 dollar AS per metrik ton.

Baca juga: Jokowi Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan Batu Bara yang Tak Patuh, Erick Thohir: Saya Setuju...

"Kan harganya sudah di patok jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Apalagi pada rapat, sudah ada pendampingan dari pihak Kejaksaan dan Ketua BPKP langsung bersama saya," ucap dia.

Erick menambahkan, dalam notulen rapat tersebut sudah memiliki arahan yang jelas untuk PLN memasok batu bara yang cukup. Ketika harga batu bara sedang di bawah DMO pun bisa dinegosiasikan kembali, namun terpenting adalah kontrak pembeliannya bersifat jangka panjang.

"Maka dari itu kita memakai fleksibilitas harga bisa lebih murah, tapi kontraknya panjang, cuma harga per tahunnya bisa di-review, yang jadi masalah itu. Kalau memang transparan, kenapa tidak," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pemerintah Tidak Membabi Buta Melarang Ekspor Batu Bara