Pemerintah Cabut Jutaan Hektar Izin Usaha Konsesi Kawasan Hutan

Kompas.com - 07/01/2022, 18:45 WIB

Ketiga, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin ini digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan, antara lain pertambangan, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan kelistrikan.

Keempat, persetujuan pelepasan kawasan hutan, yang merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan/atau hutan produksi menjadi bukan kawasan hutan, serta tukar menukar kawasan hutan.

Kelima, izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, yang merupakan pemanfaatan berupa izin usaha untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada kawasan konservasi.

Dari 106 izin usaha konsesi kawasan hutan yang akan dievaluasi diantaranya dimiliki oleh PT Dewata Wantama Lestari, PT Nusa Niwe Indah, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Borneo Prima Coal Indonesia, PT Nusa Pala Nirwana, PT Abadi Jawa Indah, dan PT Graha Agro Nusantara.

Selain itu, terdapat PT Duta Visa Global, PT Trimegah Karya Utama, PT Riau Baraharum, PT Madhucon Indonesia, PT Wahana Agri Karya, PT Sawit Tiara Nusa, PT Freeport, PT Graha Kencana Mulia, PT Sinar Agrotani Kalimantan, PT MedcoPapu Hijau Selaras, PT Bumi Agro Prima, dan Mitra Agro Persada Abadi.

Baca juga: Tindak Lanjuti Instruksi Jokowi, ESDM Cabut 2.078 Izin Usaha Tambang Mineral dan Batu Bara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.