Disentil Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Janji Setor PNBP 12 Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Jumat (21/1/2022) kemarin sore, di Jakarta.

Kepada Sri Mulyani, Menteri KP berjanji akan memberikan kontribusi terhadap negara hingga 12 kali lipat.

Tentunya tanpa ada kejadian kasus korupsi lagi.

"Pak Menteri @swtrenggono juga berjanji meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak hingga 4 sampai dengan 12 kali lipat dengan langkah regulasi dan tata kelola yang baik (tidak ada korupsi)," kata Sri Mulyani melalui postingan akun Instagramnya, Sabtu (22/1/2022).

Baca juga: Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

"Disentil" Sri Mulyani

Dalam pertemuan itu, Mantan Direktur Bank Sentral Dunia ini bilang, kontribusi perikanan terhadap perekonomian dalam negeri masih rendah.

Padahal, 62 persen wilayah Indonesia adalah laut. Kesejahteraan nelayan pun menurut dia juga harus dibenahi.

"Dengan 62 persen wilayah Indonesia adalah laut, namun kontribusi ekonomi (PDB) sangat kecil hanya 2,8 persen. Juga share produk ikan dalam total perdagangan dunia hanya 3,5 persen. Kesejahteraan nelayan juga masih harus diperbaiki," ujarnya.

Sri Mulyani pun mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berupaya membenahi programnya demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Saya mendukung upaya @swtrenggono dan Kementerian KKP untuk melakukan perbaikan kebijakan, regulasi dan tata kelola di Kelautan Kemaritiman dan Perikanan Indonesia. Sehingga potensi laut Indonesia dapat menjadi sumber kesejahteraan yang dinikmati Nelayan dan rakyat Indonesia," ucapnya.

"Selamat bekerja pak @swtrenggono. Saya dan jajaran Kemenkeu siap mendukung langkah perbaikan untuk Indonesia lebih makmur, maju, adil dan sejahtera," sambung Sri Mulyani.

Baca juga: Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengenaan PNBP bermaksud untuk memberi rasa keadilan bagi para pelaku usaha perikanan di Indonesia.

Trenggono menegaskan, hasil PNBP perikanan akan disalurkan kembali untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Beberapa di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, pemberian jaminan sosial kepada nelayan dan ABK, melengkapi sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan menjadi lebih modern, hingga memberi dukungan teknologi pada kapal-kapal nelayan.