Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan pemerintah tidak memberikan subsidi untuk minyak goreng curah menjadi Rp 14.000 per liter di awal waktu.

Sebelumnya, subsidi minyak goreng hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan menjadi Rp 14.000 per liter. Per 1 Februari 2022 ini, pemerintah akhirnya memutuskan harga eceran tertinggi minyak goreng curah menjadi Rp 11.500 per liter.

Baca juga: Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Bendahara negara ini menuturkan, absennya subsidi untuk minyak goreng curah bukan berarti pemerintah lebih berpihak kepada pabrikan besar yang notabene memproduksi minyak goreng kemasan sederhana maupun premium.

"(Pemberian subsidi) ini kemudian akan menimbulkan persepsi, biasanya ada politisi yang mengatakan, oh kita (pemerintah) lebih berpihak kepada kelompok yang pabrikan. Padahal enggak," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Mulai 1 Februari 2022, Harga Minyak Goreng Curah Turun Jadi Rp 11.500 Per Liter

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, pemberian subsidi kepada minyak goreng kemasan dilandasi dari sisi akuntabilitas.

Bagaimanapun, APBN tetap akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Artinya, setiap pengeluaran dan belanja negara harus dipertanggungjawabkan, termasuk kebijakan subsidi minyak goreng.

Baca juga: Ini Nomor Aduan Jika Temukan Penimbun Minyak Goreng atau yang Jual di Atas Rp 14.000 Per Liter

Minyak goreng kemasan yang notabene diproduksi oleh pabrikan besar dinilai lebih siap memberikan perhitungan dan laporan keuangan jika bekerja sama dengan pemerintah menyalurkan minyak goreng bersubsidi.

"Kalau minyak goreng curah instrumen APBN itu akan sulit banget masuk ke sananya, lebih mudah minyak goreng kemasan karena dia ada pabrikannya, karena itu dari sisi efektivitas dan akuntabilitasnya lebih mudah, lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Emak-emak Mengeluh Sulit Dapat Minyak Goreng Murah di Ritel Modern, Kemendag Ungkap Penyebabnya