Soal Kripto, Indef: OJK dan Bappebti Ini Ngobrol Dululah...

Kompas.com - 08/02/2022, 13:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait pelarangan pihak perbankan memfasilitasi transaksi kripto menuai kritik. Pasalnya, kripto telah dikukuhkan sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan dengan pengawasan di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

OJK juga meminta kepada industri perbankan agar penggunaan rekening bank tidak dijadikan sebagai penampung dana dari kegiatan kripto. Hal itu merupakan buntut dari maraknya penipuan investasi dan kejahatan bermodus skema ponzi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, pernyataan OJK itu menandakan adanya ketidakselarasan antar instansi pemerintah.

Baca juga: Simak Tips Memilih Aset Kripto Melalui Analisis Fundamental

"Di satu sisi, Bappebti berupaya memfasilitasi industri ini, tapi di sisi lain ada institusi lain yang punya pandangan lain. OJK dan Bappebti ini ngobrol dululah, tren aset kripto ini kan sudah jalan beberapa tahun terakhir," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022).

Apalagi kata Nailul, Bappebti juga telah merancang aturan terkait perdagangan dan pedagang kripto secara resmi. Artinya, selama transaksi dilakukan oleh pedagang kripto terdaftar dan diawasi Bappebti, skema perdagangan kripto layaknya komoditas ataupun produk derivatif lainnya.

Di lain sisi, dia memahami sudut pandang OJK yang masih mempersepsikan bahwa aset kripto berpotensi sebagai alat tukar layaknya uang fiat. Sedangkan alat tukar resmi adalah rupiah sebagaimana diatur perundang-undangan.

"Tapi kan sejak awal ketika Bapppebti memfasilitasinya, kesepakatannya di Indonesia hanya boleh digunakan sebagai aset investasi. Bukan alat transaksi," ujarnya.

Karena itu, dia menilai ada kejanggalan dengan imbauan dari otoritas agar perbankan tidak memfasilitasi transaksi aset kripto. Padahal sejak awal, Bappebti merumuskan kripto sebagai komoditas investasi.

"Bagaimana bisa investor membeli atau berinvestasi aset kripto kalau tidak bisa menggunakan rekening bank sebagai jembatan untuk beli atau jual aset kripto ke pedagang kriptonya? Kan ini aset digital, masa iya beli dan jualnya lewat pedagang langsung secara offline," tanyanya.

Namun dia juga sepakat bahwa OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) berhak melarang sejauh perdagangan itu bersifat ilegal, termasuk dilakukan oleh pedagang kripto yang tidak terdaftar.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

Whats New
Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Whats New
Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Whats New
Tips Branding Usaha Kecil

Tips Branding Usaha Kecil

Smartpreneur
Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Whats New
Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Whats New
Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi 'Booster'

Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi "Booster"

Whats New
Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Whats New
Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Whats New
Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Whats New
Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

Whats New
Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Spend Smart
BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.