JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali mulai hari ini, Selasa (8/2/2022) hingga tanggal 14 Februari 2021.
Khusus Jabodetabek, Bandung, DIY, dan Bali statusnya dinaikkan menjadi level 3. Dengan demikian, wilayah dengan asesmen level 3 naik dari sebelumnya 2 kabupaten/kota menjadi 41 kabupaten/kota.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perubahan asesmen/status kota-kota tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tingginya kasus varian Omicron, rendahnya tracing, dan kapasitas BOR rumah sakit yang meningkat.
"Hal ini terjadi bukan hanya akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3 salah satunya karena rawat inap yang meningkat," beber Luhut dalam konferensi pers perpanjangan PPKM.
Baca juga: Di Luar Jawa Bali, 37 Kabupaten dan Kota Kini Berstatus PPKM Level 3
Seiring dengan naiknya status wilayah menjadi level 3, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian aturan mobilitas warga di daerah tersebut. Aturan mengenai hal ini diatur lengkap dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022.
Mengutip Inmendagri tersebut, berikut syarat dan aturan mobilitas warga selama PPKM Level 3.
1. Pembelajaran tatap muka
Pelaksanaan pembelajaran di wilayah PPKM Level 3 dapat dilakukan secara tatap muka namun terbatas, begitupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem online.
Hal ini mesti didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
2. Operasional supermarket hingga pasar
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.