Presidensi Indonesia di G20 Buka Peluang Perluasan Akses Petani ke Pasar Global

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 selama setahun yang dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga November 2022 ke depan.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, Indonesia perlu memanfaatkan momentum presidensi G20 untuk mendorong partisipasi petani dan UMKM sektor pangan pertanian menuju pasar global.

Dia menilai, petani dan UMKM di sektor pangan dan pertanian berperan penting dalam pemulihan ekonomi, namun saat ini, masih kalah bersaing dengan negara lain.

Baca juga: Hadapi Pandemi Masa Depan, Negara G20 Bakal Bentuk Dana Kesehatan Global

“Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dapat digunakan untuk mendorong sistem perdagangan global yang adil dan inklusif, termasuk melalui pengurangan hambatan non-tarif yang selama ini menjadi hambatan pasar bagi petani maupun UMKM, serta mendorong perbaikan sistem pangan pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan melalui penguatan petani dan UMKM,” jelas Felippa Ann Amanta dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Baca juga: Dunia Banyak PR, Presiden Jokowi Berharap Banyak dari Forum G20

Felippa menuturkan, kuantitas dan kualitas produksi petani lokal serta pengolahan pasca-panen masih menjadi tantangan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan antara lain adalah keterbatasan lahan yang menyebabkan keterbatasan skala usaha, kesulitan mengakses input pertanian yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan akan benih atau pupuk yang terjangkau, serta produktivitas yang rendah.

Baca juga: Ancaman Perubahan Iklim Bisa Lebih Besar dari Pandemi, Sri Mulyani Tagih Komitmen Negara G20

Felippa juga mengatakan, budaya riset dan pengembangan juga masih kurang sehingga transfer inovasi, teknologi dan pengetahuan masih terbilang minim.

“Keberadaan sistem pendukung juga belum memadai, misalnya saja storage dan pengolahan, pengeringan atau cold chain untuk perishable item seperti buah dan sayuran,” ungkapnya.

Baca juga: Sambut Forum G20, Jokowi: Winter yang Berat Benar-benar Datang...

Keterbatasan-keterbatasan tadi, kata Felippa, masih ditambah dengan kesulitan untuk memenuhi standar internasional terkait food safety, kualitas dan sustainability, yang salah satunya dipersyaratkan oleh Uni Eropa.

Di sisi lain, tantangan dari eksternal muncul dari hambatan non-tarif perdagangan yang semakin bertambah.

”Sebanyak 96 persen sektor pertanian, peternakan, dan perikanan adalah pelaku UMKM. Jadi salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah dengan memulihkan UMKM,” ungkapnya.

Felippa juga menilai, petani dan UMKM perlu diberikan akses lebih luas untuk terlibat dalam value chain supaya daya saingnya lebih kompetitif.

Selain mendorong kebijakan di tingkat global melalui G20, Felippa juga merekomendasikan beberapa hal bagi pemerintah Indonesia sendiri, yaitu memastikan ekosistem perdagangan yang inklusif dan adil.

Pemerintah juga perlu mengurangi market access barriers dalam bentuk hambatan non-tarif karena hal ini menambah biaya transaksi perdagangan yang lebih memberatkan UMKM dan membatasi akses ke input pertanian yang berkualitas.

"Pemerintah juga perlu melakukan beberapa reformasi kebijakan untuk memperkuat dukungan pada pertanian berkelanjutan, melalui realokasi subsidi pertanian ke kegiatan riset dan teknologi," bebernya.