Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pelayanan Publik Dinilai Menambah Beban Rakyat

Kompas.com - 05/03/2022, 17:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menyebut aturan yang menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengurus sejumlah layanan publik hanya menambah beban rakyat dalam mengakses layanan publik.

Mardani menilai Inpres No. 1/2022 berpotensi mempersulit masyarakat yang ingin melakukan transaksi atau mendapatkan hak atas layanan umum. Pendapat tersebut ia ungkapkan dalam diskusi PKS Legislatif Corner yang digelar secara virtual, Jumat (4/3/2022).

"Melalui Inpres ini sebenarnya pemerintah memiliki niat yang baik tetapi dilaksanakan dengan cara yang buruk," katanya dikutip dari situs resmi DPR RI, Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Jalan Tol Bali Mandara Bakal Dilengkapi PLTS Jelang KTT G20

Mardani bilang, Inpres yang melibatkan 30 kementerian atau lembaga termasuk gubernur, bupati, wali kota mengambil langkah melakukan optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS itu terkesan dipaksakan agar masyarakat bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Padahal kata dia, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan sosialisasi dan edukasi yang baik tanpa menyulitkan kebutuhan masyarakat lainnya.

"Harusnya pemerintah jangan memaksakan (kehendak), tetapi melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya BPJS Kesahatan," kata  Anggota Fraksi PKS DPR RI tersebut.

Saat ini, 86 persen penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Program JKN-KIS. Pada 2024, diharapkan 98 persen rakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN).

Mardani berpesan berpesan agar BPJS terus meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS.

Baca juga: Sebanyak 12.000 Ton Daging Kerbau Impor Tiba di Indonesia

"Saya mendukung program BPJS menjadi pemberi layanan yang baik, tetapi menolak cara yang buruk. Langkah ini juga bertentangan dengan Pak Jokowi yang ingin memaksa aturan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meneken Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Pada beleid tersebut, Jokowi menginstruksikan berbagai kementerian atau lembaga hingga kepala daerah untuk mengambil langkah dalam optimalisasi JKN. Salah satu instruksi Jokowi dari Inpres tersebut yakni terkait dengan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli.

Namun, ternyata syarat bukti kepesertaaan BPJS Kesehatan juga diterapkan dalam beberapa sektor pelayanan publik lain. Beberapa di antaranya terkait dengan kepesertaan calon jemaah haji dan umrah, permohonan SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca juga: Disuntik APBN, Kereta Cepat Jakarta Bandung Diklaim Tetap B to B

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Whats New
Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Whats New
Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Whats New
Usai Cetak Rekor 'Marketing Sales' pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Usai Cetak Rekor "Marketing Sales" pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Whats New
Nasib OVO Setelah Superbank Masuk ke Ekosistem Grab

Nasib OVO Setelah Superbank Masuk ke Ekosistem Grab

Whats New
IHSG Menguat di Awal Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Awal Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Hasil Administrasi Sekolah Kedinasan 2024 Sudah Diumumkan, Cek di Sini

Hasil Administrasi Sekolah Kedinasan 2024 Sudah Diumumkan, Cek di Sini

Whats New
Hadapi Tren Pelemahan Rupiah dan IHSG, Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?

Hadapi Tren Pelemahan Rupiah dan IHSG, Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 20 Juni 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 20 Juni 2024

Spend Smart
Bengkak 41 Persen, Kerugian Indofarma Capai Rp 605 Miliar pada 2023

Bengkak 41 Persen, Kerugian Indofarma Capai Rp 605 Miliar pada 2023

Whats New
Harga Emas Terbaru 20 Juni 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 20 Juni 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Whats New
Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Whats New
Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com