Secara keseluruhan, pagu indikatif belanja negara pada tahun 2023 berada di kisaran Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun. Besarannya setara dengan 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB.
Sri Mulyani menjelaskan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sekitar Rp 2.017 triliun - Rp 2.152 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800 - 826 triliun.
"Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun, hingga Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB," tandas dia.
Sebagai informasi, dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN adalah Rp 466 triliun yang 19-20 persennya menggunakan APBN. Untuk tahap awal dari tahun 2022-2024, anggaran dibutuhkan sekitar Rp 45 triliun.
Adapun anggaran IKN tiap tahun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.