Buruh Bakal Gelar Aksi May Day pada 14 Mei, Ini Daftar Tuntutannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Para buruh akan melakukan aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Ketua Umum Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, di Jakarta aksi akan dilakukan di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di daerah, para buruh juga melakukan aksi di Kantor KPUD Provinsi.

Said Iqbal bilang, aksi buruh tersebut akan mengusung tuntutan pemilu jujur adil, tolak politik uang, dan pemilu harus diselenggarakan 14 Februari 2024.

"Dari KPU, aksi akan dilanjutkan di Bundaran Hotel Indonesia dengan menyuarakan tuntutan tolak Omnibus Law, turunkan harga kebutuhan bahan pokok, dan copot Menteri Perdagangan yang telah kalah dengan mafia minyak goreng," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Presiden Partai Buruh: Seharusnya Buruh di Kota Industri yang Dapat Subsidi Upah, Bukan Semata yang Bergaji di Bawah Rp 3,5 Juta...

Berhubung pada 1 Mei, mendekati Lebaran, para buruh akan merayakan Peringatan May Day pada 14 Mei 2022.

Aksi tersebut direncanakan akan berada di depan Gedung DPR RI. Setelah itu, akan dilakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia di Jakarta International Stadium (JIS) atau Istora Senayan.

Dalam perayaan May Day, akan dihadiri Partai Buruh bersama 4 Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Serikat Buruh tingkat nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI), Jala PRT, UPC, Forum Guru Honorer, Gerakan Perempuan Indonesia, Buruh Migran, Ojol, Organisasi Pemuda dan Kemahasiswaan.

Selain di Jakarta, aksi May Daya juga diikuti puluhan ribu buruh di Bandung, Semarang, Surabaya, Makasar, Banjarmasin, Medan, Batam, Ternate, Gorontalo, Manokwari, dan ratusan kota besar lainnya.

Baca juga: Harus Kontan, Ini Ketentuan THR bagi Pekerja Kontrak, Tetap, dan Buruh Harian Lepas

Dalam aksi 14 mei nanti, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan 11 tuntutan sebagai berikut:

1. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

2. Turunkan harga kebutuhan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telurl), BBM, dan gas.

3. Sahkan RUU PPRT, Tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB

4. Tolak upah murah

5. Hapus outsourcing (alih daya)

6. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih)