Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, arus kas dua perusahaan pelat merah, Pertamina dan PLN, sudah negatif sejak awal tahun 2022.

Pasalnya, perusahaan BUMN itu harus menahan kenaikan harga BBM dan tarif listrik saat harga minyak yang meninggi akibat kondisi geopolitik.

Saat ini saja, harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) mencapai 102,5 dollar AS per barrel dari asumsi awal 63 dollar AS per barrel.

"Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional pertamina sejak Januari constantly negatif, karena Pertamina harus menanggung perbedaan (antara Harga Jual Eceran dengan harga keekonomian)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Wanita yang karib disapa Ani ini berujar, arus kas Pertamina hingga Maret 2022 sudah negatif 2,44 miliar dollar AS atau Rp 35,28 triliun (kurs Rp 14.700). Hingga akhir tahun 2022, defisit diperkirakan menggunung 12,98 miliar dollar AS.

Rasio keuangan yang memburuk ini dapat menurunkan credit rating Pertamina dan berdampak pada credit rating pemerintah.

"Kalau harus impor bahan bakar maka dia juga bayar dalam bentuk dollar AS. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun," ucap Ani.

Sementara untuk PLN, perusahaan ini perlu menjaga rasio kecukupan kas operasional untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada lender setidaknya minimum 1,0X.

Hingga 30 April 2022, PLN sudah menarik pinjaman sebesar Rp 11,4 triliun dan akan menarik pinjaman kembali di Mei-Juni sehingga total pinjaman Rp 21,7 triliun - Rp 24,7 triliun.

"Jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah, maka pada Desember 2022 diproyeksikan arus kas operasional PLN akan defisit Rp 71,1 triliun," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kilang Pertamina Berulang Kali Kebakaran, Ini Kata Erick Thohir