Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kompas.com - 23/05/2022, 20:20 WIB
Elsa Catriana,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi mencabut larangan ekspor CPO atau crude palm oil beserta sejumlah turunannya. Artinya mulai hari ini, Senin (23/5/2022), keran ekspor CPO kembali dibuka.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, alasan dicabutnya larangan ekspor CPO karena banjirnya minyak sawit dalam negeri hingga tangki di tingkat produsen penuh.

"Karena udah banjir, tangki udah penuh, distributor udah enggak milih lagi, masyarakat juga udah enggak ngantre. Nah, kalau ini didiemin nanti tersendak," ujar Oke saat ditemui Kompas.com, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Lebih lanjut Oke mengatakan, apabila volume tangki di produsen minyak goreng penuh, maka harga tandan buah segar (TBS) turun. Hal ini pun, kata dia, bisa merugikan petani sawit yang tidak bisa menjual buah kelapa sawit (BKS) ke pabrik.

"Harga TBS turun, karena enggak ada yang beli BKS. BKS enggak ada yang beli karena produsen juga tangkinya penuh. Disalurin, di distributor juga penuh. Jadi sekarang tuh ada skema buat transisi ngosongin tangki," lanjut Oke.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk dua skema untuk mengosongkan tangki yang saat ini kepenuhan. Pertama, menggunakan sistem pemberian izin ekspor sesuai dengan kewajiban pemenuhan pasokan (DMO) yang dipenuhi oleh produsen.

Ia mengungkapkan bahwa kewajiban bagi produsen minyak kelapa sawit mentah (CPO) untuk memasok kebutuhan minyak goreng di dalam negeri (DMO) yang sebelumnya naik dari 20 persen menjadi 30 persen, akan ditetapkan secara berkala oleh Direktur Jendral (Dirjen) sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

Baca juga: Ekspor CPO Kembali Dibuka Hari Ini, Pemerintah Klaim Harga Minyak Goreng Sudah Turun

"Kalau kemarin DMO 20 persen, kalau sekarang DMO-nya akan ditetapkan setiap saat oleh Dirjen. Karena harus memastikan dulu kala sudah terlalu banjir (pasokan), DMO-nya diturunkan tapi ekspornya lebih besar," kata Oke.

"Tetapi kalau kurun waktunya masih kurang DMO akan dilebihkan,dengan pasokan ke dalam negerinya harus diperbanyak," lanjutnya.

Kedua dari segi distribusi, pemerintah akan menerapkan penyaluran minyak goreng curah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, masyarakat wajib menyertakan NIK saat membeli minyak goreng curah, bukan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Sebetulnya kita mengembangkan sistem yang ada, tidak akan sempurna kalau tidak memanfaatkan sistem yang lebih sempurna. Arahannya, kita gunakan NIK bukan KTP," tutur Oke.

Baca juga: Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Emas Terbaru 28 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 28 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Wamenaker Ajak Negara Pasifik dan ASEAN Terus Berkolaborasi dalam Penggunaan TKA

Wamenaker Ajak Negara Pasifik dan ASEAN Terus Berkolaborasi dalam Penggunaan TKA

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile dan myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di BCA Mobile dan myBCA

Work Smart
Tingkatkan Kepercayaan Investor, PGAS Lunasi Sisa Obligasi Senilai 396 Juta Dollar AS

Tingkatkan Kepercayaan Investor, PGAS Lunasi Sisa Obligasi Senilai 396 Juta Dollar AS

Whats New
Simak Langkah Perencanaan Dana Pensiun Sejak Muda agar Saat Tua Tak Bebani Anak

Simak Langkah Perencanaan Dana Pensiun Sejak Muda agar Saat Tua Tak Bebani Anak

Earn Smart
IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Masih Lesu

IHSG Awal Sesi Tancap Gas, Rupiah Masih Lesu

Whats New
Harga Bahan Pokok Selasa 28 Mei 2024: Cabai Rawit Merah dan Daging Ayam Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 28 Mei 2024: Cabai Rawit Merah dan Daging Ayam Naik

Whats New
Info Biaya Admin BNI Taplus Muda Per Bulannya

Info Biaya Admin BNI Taplus Muda Per Bulannya

Spend Smart
Harga Emas Antam Hari Ini 28 Mei 2024 Naik Rp 6.000, Simak Rinciannya

Harga Emas Antam Hari Ini 28 Mei 2024 Naik Rp 6.000, Simak Rinciannya

Spend Smart
Temukan Indikasi Lazada Langgar Persaingan Usaha, KPPU Lakukan Penyelidikan

Temukan Indikasi Lazada Langgar Persaingan Usaha, KPPU Lakukan Penyelidikan

Whats New
Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi pada 2025? Ini Kata Sri Mulyani

Pemerintah Bakal Pangkas Subsidi Energi pada 2025? Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Cara Ajukan Early Redemption Sukuk Tabungan ST010T2

Simak, Ini Cara Ajukan Early Redemption Sukuk Tabungan ST010T2

Whats New
Sekjen Kemenaker: Green Jobs Tak Bisa Dihindari dan Harus Jadi Prioritas

Sekjen Kemenaker: Green Jobs Tak Bisa Dihindari dan Harus Jadi Prioritas

Whats New
IHSG Berharap ke 'New Blue Chips', Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Berharap ke "New Blue Chips", Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Hasil Merger XL Axiata dan Smartfren Diproyeksi Akan Bernilai 3,5 Miliar Dollar AS

Hasil Merger XL Axiata dan Smartfren Diproyeksi Akan Bernilai 3,5 Miliar Dollar AS

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com