Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cabut Larangan Ekspor CPO, Jokowi: Jangan Dipikir Gampang

Kompas.com - 25/05/2022, 09:53 WIB
Muhammad Idris

Penulis

"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK. Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin," ujar Oke.

Baca juga: Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

"Bukan hanya pak Luhut tapi Erick Thohir juga turun tangan. Pak Luhut berpengalaman di PPKM lewat PeduliLindungi, pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," sambung Oke.

Sementara itu Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, pihaknya hanya membantu dalam penanganan persoalan minyak goreng di dalam negeri.

“Kita bantu-bantu saja. Tunggu saja itu. Tunggu saja ya,” kata Seto singkat.

Seto juga memastikan, koordinasi untuk penanganan masalah minyak goreng tidak berubah alias tak dialihkan ke Luhut.

“(Koordinasi) sama kok sama, enggak ada yang berubah. Enggak ada ambil alih,” ujar Seto.

Baca juga: Kenapa Minyak Goreng Curah Rp 14.000 Per Liter Masih Sulit Ditemukan? Ini Jawaban Kemenperin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com