ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) melaporkan, dimulainya transisi energi di Asia Tenggara terutama di Indonesia, Filipina, dan Vietnam akan memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Transisi ke energi bersih diperkirakan akan membuat banyak perusahaan di sektor tambang batu bara bakal menutup operasinya. Hal tersebut akan membuat hilangnya pekerjaan dan berkurangnya mata pencarian masyarakat lokal yang bergantung terhadap energi batu bara.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Asia Tenggara berpotensi kehilangan kurang dari setengah juta pekerjaan di bidang bahan bakar fosil pada 2050. Namun sebaliknya, lima juta pekerjaan akan tercipta jika beralih ke bidang energi terbarukan.

"Untuk mengurangi dampak sosial ekonomi yang negatif dari penghentian penggunaan batu bara, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan transisi yang adil bagi penduduk yang terkena dampak," kata Spesialis Senior ILO untuk Lingkungan dan Pekerjaan yang Layak, Cristina Martinez dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2022).

Baca juga: Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

ILO menyebutkan, Indonesia, Filipina, dan Vietnam termasuk lima negara dengan tingkat konsumsi batu bara tertinggi di Asia Tenggara. Selama 20 tahun terakhir, konsumsi batu bara di ketiga negara ini telah meningkat 150 persen, dengan pangsa batu bara dalam bauran listrik meningkat dari 27 persen pada 2010 menjadi 43 persen pada 2019.

Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Vietnam merupakan produsen batu bara. Sedangkan Filipina, sangat bergantung pada impor batu bara. Ketiga negara ini rentan terhadap perubahan iklim.

Christina menambahkan, laporan ILO menyoroti pentingnya dialog sosial antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dalam seluruh proses pembuatan kebijakan di semua tingkatan.

Dialog tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa gender, perlindungan sosial, pemulihan yang ramah lingkungan, pengembangan keterampilan dan dimensi masyarakat diintegrasikan ke dalam kebijakan atau tindakan lanjutannya.

Baca juga: Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

"Ada kebutuhan untuk mempertahankan lapangan kerja di daerah-daerah di mana produksi batu bara terkonsentrasi. Namun, ini bisa menjadi penghalang besar terhadap transisi dari batu bara. Kecuali jika ditangani secara khusus melalui dukungan nasional yang disasarkan untuk daerah yang terkena dampak," ujarnya.

"Kebijakan yang diadaptasi di tingkat regional dan lokal dengan tujuan untuk menciptakan area-area transisi yang adil sangat penting untuk transisi yang berpusat pada manusia terkait batu bara," sambung Christina.

Pada Maret 2021, Sekretaris Jenderal PBB mendesak semua negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) berkomitmen dalam menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap pada 2030. Negara-negara non-OECD melakukannya pada 2040 untuk dapat memenuhi tujuan perubahan iklim.

Baca juga: OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat