Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tenaga Honorer Telah Mengabdi 5 Tahun Bisa Diangkat Jadi PPPK, asalkan..

Kompas.com - 03/06/2022, 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menjelaskan, penyelesaian pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas non-PNS, non-PPPK, dan tenaga honorer berkategori (THK)) ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN.

Pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)menyebutkan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK.

Asalkan memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan.

"PP No. 49/2018 diundangkan pada 28 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengamanatkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6/2022).

Baca juga: Hati-hati, jika Instansi Bandel Angkat Pegawai Honorer, Pejabat Kepegawaiannya Bakal Kena Sanksi

Lebih lanjut kata Tjahjo Kumolo, dalam rangka penataan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

"Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK," imbau mantan Menteri Dalam Negeri ini.

Baca juga: Tenaga Honorer Dihapus 2023, Outsourcing Jadi Gantinya

Dia pun menegaskan kepada PPK atau pejabat lain di instansi pemerintah, dilarang mengangkat pegawai non-PNS maupun non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

Dengan demikian, PPK diamanatkan menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

Baca juga: Pemerintah Hapus Pegawai Honorer Mulai 28 November 2023

Honorer diganti outsourcing

Dari pemberitaan sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengimbau para PPK instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN paling lambat 28 November 2023.

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Jadi PPPK pada kementerian, lembaga, daerah tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta," jelas Tjahjo.

Instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

Baca juga: Tangis Tenaga Honorer ke Menteri Tjahjo: Kami Sudah Lahirkan Sarjana, Mbok Ya Diangkat...

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Sampah di Jakarta Hampir 8.000 Ton Per Hari, tapi Daya Tampung Bantargebang Cuma 2.000 Ton

Luhut: Sampah di Jakarta Hampir 8.000 Ton Per Hari, tapi Daya Tampung Bantargebang Cuma 2.000 Ton

Whats New
Disentil Jokowi Soal Perlindungan Konsumen, OJK Bakal Benahi 'Market Conduct' sampai Pelayanan

Disentil Jokowi Soal Perlindungan Konsumen, OJK Bakal Benahi "Market Conduct" sampai Pelayanan

Whats New
GoTo Tambah Jumlah Komisaris dan Direktur, Ada Nama Mantan Gubernur BI

GoTo Tambah Jumlah Komisaris dan Direktur, Ada Nama Mantan Gubernur BI

Whats New
Palsukan SPT Pajak, Pengusaha Ini Kena Denda Rp 88 Miliar

Palsukan SPT Pajak, Pengusaha Ini Kena Denda Rp 88 Miliar

Whats New
PDSI dan Gagas Kerja Sama Program Konversi BBM ke Gas Bumi

PDSI dan Gagas Kerja Sama Program Konversi BBM ke Gas Bumi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Whats New
Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Rilis
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Work Smart
MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

Whats New
Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Whats New
Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Whats New
Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Whats New
Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Whats New
Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+