Bikin Sri Mulyani Jengkel, Ini Alasan Pemda Endapkan Dana di Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank masih tinggi. Hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani jengkel.

Pada April 2022, dana Pemda yang mengendap di bank mencapai Rp 191,57 triliun. Sementara pada Mei 2022, dananya lebih tinggi lagi menembus Rp 200 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, ada beberapa penyebab atau alasan Pemda menyimpan dana di bank. Salah satu alasannya adalah untuk mendapat bunga bank sebagai tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ada indikasi lain penyebab belanja itu rendah, karena uang kas yang tersimpan di bank itu dimaksudkan untuk mendapatkan PAD, mendapatkan bunga perbankan," kata Agus dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD di Jakarta, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Simak Daftar Harga Emas Antam Terbaru Hari Ini

Agus menuturkan, fenomena ini perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, belanja daerah perlu diakselerasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah setelah pandemi Covid-19.

"Ini perlu menjadi perhatian agar perekonomian tadi bisa segera diperbaiki, juga kondisi di daerah semakin membaik akibat pandemi Covid-19, agar anggaran ini tidak disimpan tetapi segera dibelanjakan," ucap Agus.

Agus menyebut, setidaknya ada 10 faktor yang menjadi penyebab belanja Pemda rendah. Selain menumpuk bunga bank, penyebab lainnya adalah pengadaan konstruksi cenderung lambat dan beberapa jenis belanja belum tercatat pada jurnal belanja.

Lalu, masih ada Pemda yang ragu dalam memulai kegiatan akibat perencanaan yang tidak matang.

"Kadang kala masih ada yang ragu kegiatan itu untuk dilaksanakan karena perencanaan yang tidak matang. Ada keragu-raguan apakah mau diteruskan atau mau dilakukan perubahan. Itu juga menyebabkan rendahnya realisasi belanja," sebut Agus.

Baca juga: Bitcoin Bangkit Tembus Level 20.000 Dollar AS, Cek Harga Kripto Hari Ini

Lalu, masalah berikutnya adalah kurang pahamnya aparat dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Menurut Agus, kurangnya pemahaman ini bisa jadi disebabkan karena mutasi, atau kurangnya peningkatan kapasitas.

Oleh karena itu, pihaknya membuka help desk yang bisa dihubungi Pemda kapan saja untuk berkonsultasi secara online maupun offline. Konsultasi offline dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri setiap hari Rabu.

"Kami setiap minggu juga melakukan webinar series Keuangan Daerah Update dan sudah memasuki yang ke-20. Ini kita gunakan untuk membahas regulasi terkini, kemudian kita informasi-informasi terkait keuangan daerah, membahas permasalahan oleh daerah sekaligus cari solusi," beber Agus.

Penyebab keterlambatan berikutnya adalah keterlambatan pelaksanaan lelang. Hingga Juni 2022, pihaknya masih melihat banyak daerah yang belum melakukan lelang.

"Padahal ini sudah Juni. Oleh karena itu, kita lakukan percepatan yang belum dilakukan lelang segera lelang, dan kemudian bahkan utk lelang tahun depan boleh bersiap-siap lelang di tahun ini sejak Juli atau Agustus," ungkap Agus.

Baca juga: Ada Pemeliharaan di Tol Cipularang dan Padaleunyi, Simak Jadwal dan Lokasinya