OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, inklusi keuangan di Indonesia bergerak cepat dalam setahun terakhir.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang diaplikasikan melalui telepon seluler. Produk digital saat ini sangat marak karena ditawarkan kepada masyarakat secara langsung melalui gadget.

"Digitalisasi ini membuat akses masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan, produk keuangan menjadi lebih cepat. Itulah target kita di tahun 2024 (inklusi keuangan) sudah mencapai 90 persen," kata dia dikutip dari Antara, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Tahapan Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK via Online

Ia menambahkan, tingkat inklusi keuangan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 90 persen pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan inklusif.

Adapun, aturan tersebut diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016. Sejauh ini, target inklusi keuangan yang dipatok dalam Perpres tersebut yakni sebesar 75 persen telah terlewati.

Baca juga: Ini Daftar 100 Pinjaman Online Ilegal Terbaru yang Ditutup OJK

Berdasarkan Perpres No 114 Tahun 2020 itu, OJK bersama dengan pemerintah dan lembaga terkait mempersiapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendongkrat tingkat inklusi keuangan.

"Literasi terus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang tidah tahu apakah produk jasa keuangan ini legal atau tidak," kata dia.

Baca juga: OJK Atur Investasi Saham Multifinance, Ini Tanggapan Pemain

Menanggapi hal tersebut, Kepala OJK Regional VII Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan, berdasarkan survei terbaru, indeks literasi di Sumsel mencapai 40 persen. Angka ini dikatakan berada di atas rata-rata nasional sebesar 38 persen.

Sementara, untuk inklusi keuangan mencapai 85 persen atau di atas angka rata-rata nasional sebesar 75 persen.

"Walaupun sudah di atas angka rata-rata nasional, tapi ada gap yang cukup jauh antara tingkat literasi dan inklusi," ucap dia.

Kesenjangan yang jauh antara indeks literasi dibandingkan dengan inklusi keuangan tersebut menunjukkan, masyarakat di Sumatera Selatan sudah aktif tertapi belum memahami karakteristik produk jasa keuangan.

"Inilah salah satu penyebab mudahnya masyarakat terjebak dalam investasi bodong hingga pinjaman online ilegal," tandas dia.